batampos – Pemerintah pusat berencana menjadikan Pulau Galang, Kota Batam, sebagai lokasi pengobatan bagi warga Gaza yang menjadi korban konflik. Rencana ini merupakan bagian dari misi kemanusiaan Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas medis yang memadai, yakni Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) yang sebelumnya digunakan untuk merawat pasien Covid-19. Lokasi ini dinilai strategis, terpisah dari permukiman warga, dan siap digunakan untuk penanganan medis skala besar. Diperkirakan sekitar 2.000 warga Gaza akan ditampung sementara untuk menjalani perawatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima koordinasi resmi terkait penyiapan tenaga medis maupun dukungan kesehatan lainnya.
Baca Juga: Endipat Dukung Rencana Presiden Obati 2.000 Warga Gaza di Pulau Galang
“Belum ada pembicaraan ke arah sana (tenaga kesehatan). Saya kemarin baru dihubungi Brigjen dr Daniel dari TNI AD, hanya menanyakan kondisi RSKI. Belum ada pembahasan teknis, apalagi permintaan tenaga kesehatan dari Dinkes,” kata Didi, Senin (11/8).
Menurut Didi, pola yang digunakan selama ini biasanya TNI menyiapkan tenaga medis mereka sendiri untuk RSKI Pulau Galang.
“Kalau nanti mereka mengalami kekurangan tenaga, baru minta bantuan Dinas Kesehatan. Pengalaman waktu pandemi Covid-19 dulu, kami diminta mengirim tenaga medis tambahan untuk membantu operasional rumah sakit,” jelasnya.
Didi menambahkan, dukungan Dinkes Batam pada masa pandemi tidak hanya berupa tenaga medis, tetapi juga bantuan logistik kesehatan seperti alat pelindung diri (APD), obat-obatan, serta koordinasi rujukan pasien.
“Biasanya, dari TNI menyiapkan tenaga medis sendiri. Kalau ada kesulitan, baru mereka meminta bantuan Dinas Kesehatan, seperti yang terjadi saat pandemi dulu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Selasa (12/8) besok, tim dari Jakarta akan tiba untuk meninjau langsung kondisi RSKI Pulau Galang. Didi bersama jajaran Dinkes Batam dijadwalkan ikut dalam peninjauan tersebut.
“Nanti kita akan lihat kesiapan fasilitas, ketersediaan peralatan medis, ruang perawatan, hingga mekanisme penanganan pasien. Dari situ baru bisa kami susun rencana dukungan yang diperlukan,” terangnya.
Didi menekankan, meskipun RSKI berada di wilayah administrasi Batam, pengelolaan rumah sakit tersebut berada di bawah TNI. “Jadi keputusan dan pengoperasiannya sepenuhnya kewenangan mereka. Peran kami sifatnya mendukung jika ada permintaan resmi,” katanya.
Rencana penempatan ribuan warga Gaza di RSKI Pulau Galang ini diperkirakan memerlukan koordinasi lintas instansi, mulai dari pemerintah pusat, TNI, pemerintah daerah, hingga pihak terkait lainnya. Didi berharap koordinasi segera dilakukan agar segala kebutuhan medis dapat disiapkan sejak dini. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra