Sabtu, 24 Januari 2026

824,5 Ton Komoditas Ilegal Digagalkan di Perairan Kepri

Patroli Laut Terpadu Karantina dan Bea Cukai Ungkap Ancaman Ketahanan Pangan

spot_img

Berita Terkait

spot_img
Penampakan kapal pengangkut paket tanpa dokumen yang disergap aparat Bea Cukai Batam. F. Bea Cukai untuk Batam Pos.

batampos – Sebanyak 824,5 ton komoditas ilegal berhasil digagalkan Badan Karantina Indonesia bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam operasi patroli laut terpadu di wilayah perairan Kepri. Operasi ini bagian dari pengawasan rutin bertajuk “Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea” yang dilaksanakan sepanjang Mei hingga Juli 2025.

Komoditas yang disita mencakup bahan pokok, serta produk pertanian, perikanan, dan turunannya yang dilalulintaskan tanpa memenuhi prosedur karantina dan kepabeanan. Sejumlah temuan bahkan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Kepala Karantina Kepri, Herwintarti, mengatakan pengawasan terpadu ini merupakan hasil dari transformasi sinergi antarinstansi. “Keberhasilan ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang perencanaan, strategi, dan sinergi yang matang,” katanya, Kamis (31/7).

Wilayah Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura merupakan pintu masuk strategis. Namun, juga rentan terhadap peredaran barang ilegal.

“Komoditas yang tidak melalui prosedur karantina berisiko membawa penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan yang dapat mengganggu ekosistem dan pasokan pangan kita,” ujar dia.

Selama operasi berlangsung, tercatat setidaknya 16 penegahan berhasil dilakukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran ekspor-impor ilegal. Komoditas yang diamankan telah ditangani secara sinergis, termasuk melalui pemusnahan dan proses hukum terhadap pelaku.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, menyampaikan apresiasinya terhadap keberhasilan operasi tersebut. Menurutnya, kekompakan antarinstansi merupakan kunci keberhasilan.

“Sinergi, kolaborasi, dan koordinasi yang kuat adalah kunci utama dalam menjaga perairan dan kedaulatan ekonomi Indonesia,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Update