batampos – Kota Batam tengah menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah. Sampah yang menumpuk di berbagai titik, mulai dari tepi jalan perumahan, jalan utama, hingga lahan kosong, menimbulkan bau tak sedap dan mencemari lingkungan.
Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah terhambatnya pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur.
Kepala UPT TPA Punggur, Nofrizal menuturkan banyak armada pengangkut sampah dalam kondisi rusak, sehingga menghambat proses pengangkutan dari kota ke TPA.
“Ya, banyak kendaraan yang memang kondisinya rusak. Pada 2025 ini kami ada penambahan bin kontainer sebanyak 40 unit, yang nantinya akan dibagi rata untuk sembilan kecamatan mainland,” ujar Nofrizal, Jumat (14/2).
Selain itu, tahun ini juga akan ada tambahan 14 unit armada pengangkut, terdiri dari dua dump truk dan 12 unit arm roll.
Saat ini, Batam memiliki sekitar 90 dump truk dan 50 unit arm roll, tetapi banyak diantaranya dalam kondisi tidak layak jalan.
Tidak hanya armada pengangkut, alat berat di TPA Punggur juga mengalami kerusakan. Dua buldozer dan dua ekskavator yang seharusnya beroperasi untuk mengelola sampah justru tidak bisa digunakan, sehingga menyebabkan antrean panjang truk yang hendak menurunkan muatan sampah.
“Normalnya, dump truk bisa dua rit sehari, arm roll lima hingga enam rit. Tapi karena masalah ini, dump truk hanya bisa satu rit dan arm roll dua rit,” tambahnya.
Ketua Akar Bhumi, Hendrik Hermawan, menilai bahwa pemerintah daerah belum serius dalam menangani masalah sampah di Batam. Ia mendesak adanya inovasi dalam sistem pengelolaan sampah agar permasalahan ini tidak semakin memburuk.
“Pemerintah pusat tidak akan mungkin mengeluarkan lahan TPA yang baru. Keterbatasan lahan ini membuat kita harus melakukan inovasi ke depan dalam pengelolaan sampah di TPA Punggur,” ujar Hendrik.
Menurutnya, lonjakan volume sampah di Batam dipicu oleh pertumbuhan penduduk serta meningkatnya jumlah wisatawan. Namun, hingga kini pemerintah masih sebatas menaikkan anggaran tanpa adanya kebijakan konkret dalam penanganan sampah.
“Kami melihat DLH Batam memang berbicara mengenai keterlibatan investor atau pihak swasta, tetapi sampai saat ini implementasinya masih belum optimal,” tambahnya.
Akar Bhumi juga merasakan dampak langsung dari permasalahan sampah ini, terutama di kawasan konservasi yang mereka kelola di Tanjung Piayu, Seibeduk. Sampah yang terbawa arus laut kerap menumpuk di pesisir saat air laut surut, memperparah pencemaran lingkungan.
Berdasarkan data yang mereka miliki, Batam menghasilkan ribuan ton sampah setiap harinya, dengan sekitar 70 persen di antaranya merupakan sampah organik. Hendrik menilai, kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih progresif, termasuk penerapan teknologi modern dalam pemrosesan sampah.
Selain itu, ia juga menyoroti penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang menurutnya belum dijalankan secara tegas.
“Pemerintah masih terlalu ‘bijaksana’ dalam memberikan toleransi kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut,” katanya. (*)
Reporter: Aziz Maulana