batampos – Ratusan anggota aliansi driver ojek online (ojol) dari berbagai komunitas melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Graha Kepri, Batamcenter, Batam, Kamis (27/10).
Sekretaris ADOB Batam Gusril, mengatakan saat ini dibutuhkan tindakan tegas kepala aplikator agar bisa mematuhi SK GUB No 1066 (R4) Tarif Jasa Minimum Rp 24.000 dan Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan No. 667 (R2) Tentang Biaya Potongan Jasa Aplikasi Sebesar 15 persen.
“Tegakkan dulu aturan ini, SK sudah ada, jalankan dulu. Panggil penyedia aplikasi transportasi online untuk mematuhi aturan yang sudah ada,” sebutnya.
Baca Juga: Kemenag Tunggu Surat Resmi Antrean Kuota Haji Reguler Dibuat Nasional
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Junadi, yang menemui peserta aksi menyampaikan, terkait SK Gubernur yang telah diterbitkan tetap berlaku. Pihaknya sudah menyurati aplikator dan juga Kementrian Perhubungan melalui Direktorat jenderal (Dirjen) perhubungan darat.
“Terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diminta oleh teman-teman driver, sudah disampaikan ke komisi lll DPRD Provinsi Kepri. In sha Allah akan segera diagendakan,” ujarnya.
Junaidi menyampaikan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan teguran untuk penyedia jasa aplikasi transportasi online yang beroperasi di Batam.
Baca Juga: Antisipasi Tahanan Kabur dan Bunuh Diri, Polsek Sekupang Tingkatkan Pengamanan
“Kita sudah mengundang pihak aplikator dari pusat untuk datang ke Batam saat RDP yang nanti akan kita agendakan. Mereka siap hadir, semoga ada solusi sama yang di daerah nantinya,” kata Junaidi.
Ia menjelaskan setelah tiga bulan pertama, akan ada evaluasi terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Tentu sebagai pemerintah diharapkan persoalan transportasi online ini bisa berjalan dengan baik, seiring membaiknya pariwisata di Batam, dan Kepri umumnya.
“Kami berupaya mencari win-win solution. Agar persoalan ini selesai. Sehingga ke depannya, ada jawaban terbaik dari permasalahan ini,” sebutnya. (*)
Reporter: YULITAVIA
