batampos – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri Rapat Koordinasi di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Kamis (22/12).
Rapat tersebut dihadiri pimpinan daerah se-Kepulauan Riau dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kepri dipimpin langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Amsakar menyampaikan sejumlah hal diantaranya perihal penanganan inflasi, berbagai lompatan pembangunan atau peningkatan ekonomi yang kini sangat masif.
Baca Juga: Fasilitas LNG Dibangun di Kabil, Targetkan Kebutuhan Listrik Batam Terpenuhi
Seperti diketahui, setiap tahun Pemko Batam kerap selalu hadir untuk menghindari maupun menekan gejolak harga bahan pokok melalui operasi pasar, baik lewat pasar sembako murah maupun lainnya.
“Pengendalian inflasi juga ada kaitannya dengan menggerakkan ekonomi. Alhamdulillah data pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan dari 4,75 persen 2021 lalu, tahun 2022 ini bocoran yang kita dapatkan meningkatkan,” imbuhnya.
Operasi pasar mengikutsertakan para distributor hingga perbankan melalui TPID, makanya harga komoditas dijual dibawah harga pasar yang tersebar di 20 lokasi pasar murah.
Karena program ini, inflasi cenderung terkendali walau ia akui pihaknya akan terus melakukan perbaikan guna mengukuhkan peran untuk masyarakat.
“Soal kendali harga kami minta parsitipasi dari rekan-rekan distributor,” ujarnya.
Baca Juga:Â Kota Batam Dua Terendah Pelayanan Publik di Kepri
Selain upaya pengendalian inflasi, pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Setidaknya, ada tujuh rumah sakit, 12 bank hingga ratusan geraja jadi objek pengamanan.
Personil pengamanan dari TNI Polri, Pemko Batam (Satpol PP dan Dishub Batam) serta Ditpam BP Batam.
Ia juga menyampaikan bahwa Batam terdapat tujuh pos pengamanan yakni di Nagoya Hill, Pelabuhan Domestik Sekupang, Dataran Engku Putri, di Pelabuhan Roro Telaga Punggur.
“Selanjutnya Pelabuhan Domestik Punggur kemudian Pos Terpadu Hang Nadim serta di Jembatan 1 Barelang,” katanya.
Baca Juga:Â Pengumuman! Pemko Batam Buka Lowongan 2.527 Formasi PPPK
Rapat ini juga disejalankan dengan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi dengan BPH Migas Tentang Pengendalian dan Pengawasan dalam Perindustrian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Kepulauan Riau.
Amsakar mengungkapkan telah mengajukan tentang pengajuan perubahan kuota pada bahan bakar migas.
Dengan rinciannya LPG 3 kg dari yang semula kuota 40.402 metrikton menjadi 43.050 metrikton. Lalu, pertalite dari 207.000 menjadi 274.000 kemudian solar 43.632 kiloliter menjadi 79.611 kiloliter
“Ini semua disampaikan atas pertimbangan yang objektif terutama untuk menyikapi permintaan para nelayan pak gub seperti yang sudah kita sampaikan,” pungkasnya. (*)
Reporter: YULITAVIA
