batampos – Persentase penduduk miskin di Batam hanya 5,14 secara persentase dibandingkan daerah lainnya di Kepri. Batam paling rendah.
Namun, secara jumlah, Kota Batam paling banyak penduduk yang di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin di Batam tercatat 82,59 ribu orang. Sedangkan penduduk miskin di daerah lainnya di Kepri, di bawah 20 ribu orang. Paling sedikit itu Anambas, hanya 3,29 ribu orang.
Grafik penduduk miskin di Batam, juga cenderung meningkat dalam 4 tahun terakhir. Di Maret 2019 ada sebanyak 66 ribu penduduk Batam di bawah garis kemiskinan, Maret 2020 naik menjadi 67 ribu, Maret 2021 naik lagi menjadi 77 ribu orang.
Baca Juga:Â Ada 82.590 Penduduk Miskin di Batam
Data ini tersaji dari rilis dari BPS Batam beberapa waktu lalu. Garis kemiskinan Batam diambil dengan pendapatan Rp 783.730. Naik, dibandingkan Maret 2021 sebesar Rp 740.109.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad mengamini jumlah penduduk miskin di Batam ini bertambah dari tahun ke tahun. Namun, ia mengatakan penambahan ini tidak besar. “Salah satu penyebabnya, menurut saya adalah angka garis kemiskinan yang naik setiap tahunnya,” kata Amsakar saat dihubungi Batam Pos, Kamis (5/1).
Penyebab kedua naiknya jumlah penduduk miskin di Batam adalah volume angkatan kerja. Setiap tahunnya, Batam selalu menjadi primadona untuk para pencari kerja.
Puluhan ribu orang datang ke Batam setiap periodenya. Namun, tidak semua yang datang terakomodir oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Batam.
Baca Juga:Â Batam Center Bakal Jadi Percontohan Penataan Kota, Pemilik Lahan Tidur Disurati
Amsakar menilai yang tidak terakomodir dan kalah dari persaingan ini masih tetap bertahan di Batam tanpa pekerjaan. Sehingga, inilah salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Batam.
Bagaimana mengurangi jumlah penduduk miskin ini? Amsakar mengatakan perlu ada program yang tepat sasaran. Program ini benar-benar menyentuh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Salah satunya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia mencontohkan program itu bisa berupa beasiswa, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pelatihan.
“Program-program seperti ini sangat penting. Tapi, ini kembali ke keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Baca Juga:Â Belum Ada Traffick Light di Simpang Barelang, Dishub: Secepatnya Kita Koordinasi
Amsakar juga mengatakan ada wacana program terintegrasi. “Dari data BPS itu diketahui siapa saja penduduk miskinnya ini, nah perlu program terintegrasi,” tuturnya.
Program terintegrasi ini antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Batam. Dinas Pendidikan yang fokus dengan memberikan beasiswa bagi masyarakat berada di bawah garis kemiskinan.
Lalu, Dinas Kesehatan dengan memfasilitasi layanan kesehatan. Dinas Tenaga Kerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan vokasi, yang dapat meningkatkan kualitas SDM.
Persoalan sanitasi, dapat diselesaikan oleh Dinas Perkimtan dan Dinas Bina Marga. Amsakar yakin OPD mengalihkan sedikit fokusnya, tentunya dapat mengentaskan angka kemiskinan di Batam.
“Setidaknya berkurang. Pengerjaan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Baca Juga:Â 54 Persen Kawasan Hinterland Batam Teraliri Air BersihÂ
Namun, realisasinya tergantung anggaran dan kebijakan. “Terintegrasi ini masih sulit. Persoalan pilihan. Tapi, ke depan akan kami usahakan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Aman mengatakan kemiskinan ini, disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran.
“Coba lihat bantuan-bantuan diberikan, beberapa diantaranya tidak tepat sasaran. Kami melihat hal itu,” kata Aman saat ditemui di ruangannya, Kamis (5/1).
Faktor lainnya adalah banyaknya orang datang ke Batam untuk bekerja. Terkait hal ini, Aman memiliki persepsi yang sama dengan Amasakar.
“Banyak cari kerja ke sini, tidak dapat bekerja jadi pengangguran. Atau yang mereka yang kena PHK, rentan menjadi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,” tuturnya.
Aman menilai pemerintah daerah, perlu menyiapkan bantalan-bantalan. Sehingga, masyarakat-masyarakat yang dulunya bekerja dan di PHK, dapat bertahan dan tidak hidup di bawah garis kemiskinan.
Pekerjaan rumah yang dinilai Aman belum selesai soal UMKM. Ia melihat fokus Pemerintah Kota Batam akan UMKM masih minim. “Kurang sentuhan, kurang sekali,” ujarnya.
Baca Juga:Â Ini Motif Korban Bunuh Diri di Sagulung yang Melompat Dari Tower TelekomunikasiÂ
Ia menilai pemerintah daerah kurang berpihak dalam memberikan permodalan dan pelatihan. Pemerintah Kota Batam, kata Aman cenderung melakukan pengembangan infrastruktur dan fisik. Sedangkan, pengembangan SDM tidak terlalu menjadi perhatian.
Sehingga, ini menjadi salah satu faktor meningkatnya penduduk di garis kemiskinan di Batam.
“UMKM perlu perhatian lebih, berikan mereka stimulus. Memang pembangunan infrastruktur itu bagus, tapi perlu melihat sektor lain juga,” ujarnya.
Aman yakin apabila UMKM diberdayakan, dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Batam. “Saat ini tergantung niat pemerintah daerah, bagaimana membuat UMKM ini naik kelas,” tutur Aman.
Dari persoalan didengar Aman dari para pelaku UMKM adalah perlu modal dan pelatihan. “Besar harapan mereka, pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan teman-teman UMKM,” ucapnya.
Aman menilai selama ini, jaring pengaman sosial hanya disediakan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah, kata Aman juga perlu memberikan jaringan pengamanan bagi masyarakatnya.
“Atau setidaknya memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Benar-benar ke orang yang membutuhkan,” kata Aman.
Ia mengatakan peluang hidup layah di Batam, sangat terbuka lebar. Namun, hanya perlu konsen atau fokus pemerintah daerah memperhatikan hal itu.
“(Jangka pendek) pemerintah daerah perlu mengurangi angka pengangguran, lalu memastikan bantuan yang tepat sasaran. Agar yang tidak berdaya, menjadi berdaya,” tutur Aman. (*)
Reporter: FISKA JUANDA
