batampos – Pemko Batam lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur, ketimbang pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari ketimpangan data belanja pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Mochamat Mustofa. Ia mengatakan anggaran urusan pemerintah bidang sosial sebesar Rp 17,2 miliar.
Anggaran ini terbagi untuk operasional (penggajian) sebesar Rp 16 miliar. Sedangkan untuk belanja modal (pembangunan, bantuan, pembelanjaan aset), hanya sebesar Rp 623 juta.
Dibandingkan dengan pekerjaan umum, pemerintah daerah menggelontorkan dana sebesar Rp 348 miliar. Anggaran ini untuk operasional hanya Rp 94 miliar, sedangkan untuk belanja modal (pembangunan jalan) Rp 254 miliar.
“Hal yang sama dengan UMKM, tidak banyak diberikan porsi. Kebanyakan hanya mengandalkan dana yang diturunkan dari pusat (Pemerintah Pusat),” kata Mustofa, Jumat (6/1/2023).
Ia mengatakan postur anggaran untuk pengentasan kemiskinan kecil. Hal ini berbanding terbalik dengan pembangunan infrastruktur.
Baca Juga:Â Panel PJU Dicuri, 15 Titik PJU Pandan Wangi Padam
“Postur (pengentasan kemiskinan) APBD kecil,” ucap Mustofa.
Dinas Sosial sebagai garda terdepan, dalam pengentasan kemiskinan di Batam. Namun, dana yang mereka miliki, tidak mampu berbuat banyak dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Dinsos (Batam) lebih banyak meneruskan program dari pusat. Kami inginnya, Dinsos ini punya sebuah rencana program pengentasan kemiskinan. Tapi apalah daya,” ujarnya.
Apakah pernah membicarakan hal ini dengan Walikota Batam? Mustofa mengatakan pernah menanyakan ke Walikota Batam, Muhammad Rudi, mengenai hal itu.
“Saat itu, Pak Wali mengatakan pembangunan infrastruktur untuk investasi jangka panjang. Dari sini terlihat arah kebijakannya,” ucapnya.
Baca Juga:Â Kini Naik Trans Batam Wajib Bayar Pakai Non Tunai
Mustofa mengaku tidak masalah Wali Kota Batam fokus dalam pembangunan infrastruktur. Namun, setidaknya dapat memperhatikan mengenai program pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah daerah sibuk membangun jalan, dengan harapan investasi masuk. Tapi kan, kondisinya berbanding terbalik,” tutur Mustofa.
Ia berharap pemerintah daerah juga dapat memperhatikan mengenai kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya, Dinas Sosial merencanakan program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan membuat program yang benar-benar tepat sasaran.
“Jangan hanya meneruskan program bantuan dari pemerintah pusat saja,” ucapnya.
Mustofa mengatakan penyebab kemiskinan, akibat tidak memiliki pekerjaan. Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah dapat terus meningkatkan membuka lowongan pekerjaan.
“Apabila semua orang memiliki pekerjaan yang layak, tentunya mereka tidak akan miskin. Kebanyakan mereka miskin, akibat tidak memiliki pekerjaan,” tuturnya.
Peningkatan peluang pekerjaan, juga dapat dengan memberikan bantuan terhadap UMKM dan serta pemberian pelatihan-pelatihan.
Baca Juga: Bea Cukai Batam Bongkar Gudang Penampungan Balpres
Sekretaris Dinsos Batam, Leo Putra, mengatakan, sudah melakukan berbagai cara, terkait pengentasan kemiskinan ini. “Kami ini yang terdepan,” ucapnya.
Dinsos Batam, kata Leo terus mengawal program-program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat. Beberapa programnya itu yakni PKH (Program Keluarga Harapan), pembagian sembako, penerima bantuan iuran (berbentuk KIS dan KIP),
Puluhan bahkan ratusan ribu orang di Batam menikmati program-program ini. Selain itu, Leo mengatakan pemerintah daerah juga membuat berbagai program pengentasan kemiskinan.
“Saat kenaikan BBM kemarin, masyarakat selain mendapatkan BLT BBM dari pusat, juga dapat BLT BBM dari pemerintah daerah. Pemko Batam itu menyalurkan BLT BBM untuk 28.990 kk. Per KKnya Rp 300 ribu,” ungkap Leo.
Tidak hanya itu saja, Dinsos Batam juga membuat Program Bakesda (Bantuan Kesehatan Daerah). Program ini untuk memberikan bantuan atau jaminan kesehatan, bagi masyarakat kurang mampu.
“Program ini untuk masyarakat yang tidak mampu, namun tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ucap Leo.
Baca Juga:Â PPKM Dicabut, Disbudpar Dorong Relaksasi Regulasi Hingga Penambahan Fasilitas VoA
Dinsos Batam, kata Leo juga memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat kurang mampu. Namun, Leo mengatakan bantuan beasiswa ini masih kurang maksimal.
“Tahun ini baru belasan orang. Namun, kami memberikan beasiswa ini, jika ada yang mengajukan proposal,” tuturnya.
Leo mengaku dari anggaran yang dikucurkan terhadap Dinso Batam, kebanyakan untuk pembiayaan operasional.
“Didalamnya termasuk intensif pendamping, pencacah (Dinsos),” ucapnya.
Secara jumlah anggaran, Leo mengatakan anggaran tersebut tidak terlalu banyak. Dinsos Batam membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Namun, dia mengatakan dengan anggaran sebanyak itu, jajaran Dinsos Batam berusaha memaksimalkannya.
“Saya loyalitas, tentunya kami maksimalkan,” tuturnya.
Berbagai hal difokuskan Dinsos Batam. Sejak awal 2022, Dinsos Batam memfokuskan terhadap penguatan sistem. Leo mengatakan agar data Dinsos Batam bagus dan sesuai kenyataan di lapangan.
Dinsos Batam telah merekrut sebanyak 78 pencacah, yang ditempatkan seluruh kelurahan di Batam. Para pencacah ini akan bekerja untuk mencatat dan mendata penduduk Batam.
Pencacah ini juga bertugas mengklasifikasi penduduk Batam yang perlu mendapatkan bantuan atau tidak.
“Kami bangun sistem ini dengan bantuan dari Kominfo,” ujarnya.
Validasi data, kata Leo sangat penting. Agar dapat membedakan masyarakat yang benar-benar butuh bantuan atau tidak.
“Kami ke depan tidak ingin ada yang protes tidak dapat bantuan. Makanya validasi ini penting,” tuturnya.
Sistem kedua yang dibangun adalah penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Batam. Dinsos Batam, kata Leo sudah memiliki Tim Reaksi Cepat. Tim ini nantinya menangani berbagai masalah sosial, termasuk pengentasan kemiskinan di Batam
“Kami siapkan juga personelnya,” ucap Leo.
Reporter: Fiska Juanda
