Komitmen dengan 5 Program untuk Warga Kepri
TINDAKANNYA konsisten dengan masalah kerakyatan. Terutama di bidang pendidikan dan lainnya. Itulah sosok Sirajudin Nur atau akrab dipanggil Sira. Dia dikenal sebagai salah satu harapan masyarakat Kepri dalam berbagai hal. Apa saja yang fokus dilakukan Sira untuk masyarakat? Redaktur Batam Pos, Suprizal Tanjung membagikan apa saja perjuangan Sira kepada masyarakat dalam wawancara di Kompleks Ruko Aku Tahu 01, Blok BB, Seipanas, Batam, Selasa (31/1/2023) lalu.
BACA JUGA: Drs Buralimar MSi, Mantan Birokrat Bergabung di PDI-P Kepri
Apa kabar Pak?
Alhamdulillah baik, sehat.
Anda gencar bicara pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat hingga soal kebudayaan Melayu. Apa latar belakangnya?
Sejak awal di DPRD Kepri tahun 2014, saya menaruh perhatian untuk isu isu di atas. Masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pemberdayaan komunitas dan kebudayaan Melayu adalah masalah mendasar dan isu strategis daerah Kepulauan Riau (Kepri) yang secara terus menerus perlu diupayakan untuk dibangun. Penting untuk memberi perhatian serius kelima isu strategis ini. Mengingat isu ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.
BACA JUGA: Ahmad Arifin SSos, Direktur PT Avava Duta Indonesia
Bisa dirinci?
Jadi begini. Pertama, pemberdayaan komunitas. pemberdayaan komunitas merupakan upaya untuk menguatkan kapasitas kelompok-kelompok di masyarakat. Misalnya, komunitas olahraga, hobi, profesi, paguyuban, keagamaan, seni budaya dan sejenisnya. Ini kelompok sosial di masyarakat. Perlu diperhatikan. Mereka perlu dikuatkan. Didukung untuk mengembangkan kapasitas kelompok dan anggotanya.
Contoh penguatan tersebut?
Misalnya kita fasilitasi pelatihan kapasitas Sumber Daya Manusia-nya (SDM), bantu sarana prasaranya untuk berkegiatan, menyediakan ruang berkreasi. Pada akhirnya kelompok ini akan berkontribusi positif bagi masyarakat dan daerah. Sebagai anggota DPRD tentu saya memiliki kewenangan anggaran dan regulasi yang bisa digunakan untuk membantu kelompok ini untuk lebih mengembangkan kapasitas perannya.
BACA JUGA: Silvia Hilda Kusumaningtyas, Pembina Yayasan Silhouette
Kedua soal pendidikan. Seperti apa?
Nah, ini perlu panjang lebar saya sampaikan. Karena ini penting menyangkut masa depan daerah dan bangsa. Maju tidaknya suatu daerah akan sangat ditentukan kualitas SDM-nya. SDM berkualitas dihasilkan dari proses pendidikan yang merupakan syarat mutlak mengentaskan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat. Persoalan bangsa kita bukan karena kurangnya Sumber Daya Alam (SDA), tapi SDM kita yang masih sulit bersaing dan berproduksi. kemampuan kita baru pada menghasilkan tenaga tenaga kerja berbiaya murah. Perhatian pemerintah bagi menghasilkan masyarakat yang berkualitas melalui pendidikan baru sampai pada urusan fasilitas belum pada indeks kualitas. Ini diperparah dengan habbit pemerintah yang lebih menganggap penting urusan infrastruktur daripada membangun manusianya.
Karena itu kita semua punya kepentingan agar masyarakat kita sejahtera. Masyarakat yang sejahtera akan berdampak pada perbaikan tatanan sosial di masyarakat, dan beban subsidi pemerintah juga bisa berkurang.
Kita terus mendorong pemerintah agar serius menyelesaikan persoalan mendasar isu pendidikan kita yakni kualitas SDM melalui pemgembangan lembaga pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan secara lengkap?
Benar. Soal fasilitas, daya dukung dan akses. Mulai dari menyiapkan sarana pendidikan yang cukup dan bermutu. Bagaimana mungkin proses belajar mengajar di sekolah bisa berlangsung dengan baik jika kondisi sarana prasananya buruk dan tidak layak. Ini saya temukan di beberapa daerah di Kepri.
Daya dukungnya juga harus diperhatikan. Khususnya sekolah vokasi. Mulai dari kecukupan guru produktif, alat praktikum, kurikulum muatan lokal hingga kesesuaian jurusan sekolah dengan kebutuhan pasar kerja.
Juga harus diingat, sekolah itu tujuannya bukan hanya untuk mencari pekerjaan semata. Sekolah itu membentuk pola pikir, mengisi sel-sel otak dalam membangun skema kognitif, attitude dan skill. Jadi ada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan nilai nilai sosial, adab, perilaku, moral dan sebagainya.
Karena itu masalah mendasar ini harus dirumuskan solusinya secara benar. Guru harus disejahterakan, khususnya guru honorer daerah dan guru komite termasuk juga kompetensinya. Beri mereka pelatihan peningkatan kompetensi yang memadai dan juga mereka wajib dibayar secara layak atau sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kepri.
Faktanya, Kepri hari ini masih kekurangan guru. Kita masih membutuhan 1.900 tenaga pendidik untuk tingkat SMA, SMK dan SLB. Dan saya juga mendapati fakta, ada beberapa sekolah di hinterland membayar gaji guru produktifnya hanya Rp 500 ribu per bulan. Menyedihkan sekali.
Jadi, dengan kondisi ini, saya terus mendorong dan mendesak adanya political action dari pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini. Dan beberapa program program peningkatan kapaaitas SDM terus kita inisiasi.
Langkah yang bisa diambil Pemkab, Pemko dan Pemprov Kepri khususnya sekolah vokasi?
Saya sudah menyampaikan langkah-langkah ini ke pejabat terkait. Khususnya Dinas Pendidikan sebagai mitra Komisi IV DPRD Kepri. Saya minta beberapa tindakan bisa diambil untuk menambah guru produktif di satuan pendidikan vokasi. Di antaranya memanfaatkan tenaga ahli industri yang kompeten mengajar. Langkah lainnya, melakukan alih fungsi guru-guru mata pelajaran umum menjadi guru produktif, dan pemetaan penyaluran guru produktif agar tidak terjadi kesenjangan antar sekolah. Mengenai persoalan rendahnya gaji guru-guru produktif yang berstatus honorer yang selama ini gajinya bersumber dari dana BOS, itu bisa diselesaikan dengan kebijakan standarisasi gaji produktif di semua lembaga pendidikan vokasi melalui kebijakan kepala daerah. Saya kira, jika pemerintah serius, masalah ini bisa dituntaskan. Tidak cukup dengan political will saja, tapi yang paling penting adalah political action. Ini yang penting
Terkait guru produktif?
Ada tiga kelompok guru, yakni guru normatif, guru adaptif dan guru produktif. Pengertiannya begini. Guru normatif itu, guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Sementara guru adaptif adalah guru yang mengajar pelajaran Biologi, Fisika, Matematika. Terakhir, guru produktif, yakni guru yang mengajar mata pelajaran sesuai dengan kejuruannya. Persoalan kebutuhan guru produktif ini, sudah jadi persoalan mendasar khususnya bagi SMK di Kepri. Sampai sekarang belum terselesaikan secara tuntas. Kekurangan guru produktif ini selain disebabkan oleh persoalan besaran gaji yang sangat rendah, juga disebabkan pembangunan SMK yang tidak dibarengi dengan menyiapkan guru produktif.
Anda konsen dengan sekolah vokasi atau SMK, sehingga kerap menyuarakan soal SMK?
Ini terkait dengan persoalan kemiskinan tadi ya. Karena si siswa miskin, tidak punya biaya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hanya mampu sekolah sampai di tingkat menengah. Maka salah satu pilihannya adalah menguatkan kapasitas lembaga pendidikan vokasi. Karena sekolah SMK ini memang outputnya adalah kompetensi keahlian.
Saya selalu mendorong agar SMK ini jadi andalan untuk melahirkan lulusan sekolah menengah yang kompeten di bidangnya, yang dibutuhkan pasar kerja dan bisa membuka peluang bagi lulusan untuk wirausaha mandiri.
Salah satu contoh bagaimana peran SMK itu konkret terhadap upaya menekan angka kemiskinan, misalnya SMK Negeri Lobam, Kabupaten Bintan. Saya sangat berharap SMK ini menjadi pilot project sekolah vokasi di Kepri yang unggul di bidang keahlian perikanan. Mengingat Kepri memiliki potensi kekayaan alam laut melimpah. Ini menjadi modal besar bagi lulusan SMK untuk dapat mengeksplorasi potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan di kepri.
Dengan berbekal pengetahuan dan kompetensi yang cukup, tentu sangat membantu mereka untuk bisa produktif secara ekonomi dan kita bisa menekan angka kemiskinan.
Jumlah SMK perikanan apakah perlu ditambah terus?
Benar. Perlu terus ditambah jumlahnya sesuai kebutuhan daerah. Saya sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan Pemprov Kepri untuk melakukan survey relevansi kebutuhan jurusan jurusan di SMK. Kita harus memaksimalkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas pendidikan khususnya di hinterland. Dan wajib memberikan kemudahan mereka untuk mengakses sekolah menengah melalui subsidi biaya pendidikan dan bantuan biaya transportasi laut. Termasuk jika perlu membangun asrama siswa untuk menampung siswa sekolah yang berdomisili di pulau pulau yang jauh dari lokasi sekolah.
Soal kesehatan masyarakat, apa fokus gerakan Anda?
Arahnya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat dan pemerataan tenaga kesehatan. Kita masih membutuhkan dana cukup besar untuk melengkapi peralatan kesehatan, tenaga kesehatan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan. Mengingat Kepri adalah wilayah kepulauan, memang kendala kita di bidang pelayanan kesehatan itu tadi. Sulitnya menjangkau fasiltas kesehatan rujukan seperti rumah sakit berkualitas karena jarak antar pulau cukup jauh. Tidak semua tersedia angkutan laut reguler dan biaya transportasi antar pulau yang cukup mahal.
Contoh satu fasilitas kesehatan yang perlu mendapat perhatian?
Salah satunya, saya baru-baru ini melakukan kunjungan ke puskesmas di Moro, Kabupaten Karimun. Puskesmas ini kasihan sekali. Minim sentuhan APBD. Padahal Puskesmas Moro ini tercatat sebagai salah satu puskesmas tertua di Karimun. Berdiri sejak 1959. Artinya, sudah berumur 65 tahun. Tapi mereka tidak punya anggaran yang cukup, minim anggaran perawatan dari APBD untuk perbaikan sarana prasarana puskesmas.
Selain itu, Puskesmas Moro ini belum memiliki dokter spesialis anak dan belum memiliki izin penggunaan peralatan radiologi dari pemerintah. Puskesmas Moro sudah layak memiliki dokter anak dan peralatan radiologi beserta dokter spesialisnya. Selain fasilitas kesehatan, saya juga prihatin dengan kesejahteraan tenaga kesehatan. Masih saja ada honorer bergaji di bawah UMK di Kabupaten Karimun. Keberadaan tenaga kesehatan ini kan sangat vital bagi daerah. Jadi sudah seharusnya dibayar secara layak minimal setara UMK Kabupaten Karimun. Kondisinya sama dengan kabupaten lain di Kepri. Seperti Lingga yang kekurangan dokter spesialis dan peralatan kesehatan.
Sebagai anggota DPRD Kepri, apa upaya Anda mengatasi situasi itu?
Saya sudah sampaikan ke kepala puskesmas dan staf di sana saat kunjungan. Saya akan mengusulkan perbaikan dan pengadaan sarana prasarana puskesmas secara bertahap di APBD Kepri tahun 2023. Selain itu, saya juga akan mengusulkan pengadaan kapal ambulans laut. Secara topografi, kapal ini diperlukan untuk merujuk pasien ke RSUD kabupaten/ kota khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Saya akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kepri, karena secara aturan dibenarkan untuk memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana puskesmas dari APBD Provinsi. Selain itu, upaya terus kita lakukan untun meningkatkan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah untuk membantu banyak warga miskin Kepri yang tidak mampu berobat. Idealnya anggaran Jamkesda kita paling sedikit Rp 10 miliar per tahun. Saat ini kita baru mampu meng-anggarkan Rp 5 miliar per tahun.
Ekonomi kerakyatan itu seperti apa?
Penguatan ekonomi kerakyatan ini, tentu dengan tetap melibatkan pemerintah daerah. Memaksimalkan peran pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui anggaran dan regulasi yang berpihak, kolaborasi antar kekuatan di masyarakat. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, diyakini akan menjadi sebuah kekuatan dalam membangun fondasi ekonomi rakyat.
Saya mendorong, agar APBD pro ekonomi kerakyatan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung, misalnya, pembangunan infrastruktur, dasar pelaksanaan program pembangunannya harus benar-benar atas pertimbangan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi. Bukan karena pesanan atau sekedar project oriented. Jika membangun jalan-jembatan, itu benar-benar jalan-jembatan yang dapat meningkatkan produksi dan distribusi produk UMKM, hasil perikanan, dan aktifitas ekonomi lainnya. Secara langsung beberapa upaya kita lakukan terus menerus melalui dana aspirasi yakni: bantuan sarana usaha UMKM, pelatihan manajerial dan fasilitasi KUR.
Terkait program kebudayaan Melayu seperti apa?
Kepulauan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu harus terus diberi perhatian dan dukungan. Kebudayaan Melayu harus menjadi kekuatan dan pilar penting pembangunan daerah. Karena itu upaya pelestarian budaya Melayu harus terus dilakukan tanpa henti.
Konkretnya, ya selama ini kita sudah menginisiasi pagelaran kegiatan kebudayaaan Melayu seperti: Lomba Jong, Festival Kepri berkompang dan tahun ini juga kita sedang rencanakan untuk menggelar event besar yakni pemecahan rekor MURI untuk Lomba Joged Dangkong terbesar. Direncanakan akan di ikuti 3.000 peserta di Batam.
Intinya saya akan terus mendedikasikan diri saya untuk kemajuan kebudayaan daerah. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana Kepri menjadi pusat kebudayaan Melayu . Kebudayaan Melayu harus kuat di tanahnya sendiri. (***)
Biografi
Nama: Sirajudin Nur
Tanggal Lahir : 11 Juni 1973
Saudara: Anak ke-2 dari 7 bersaudara.
Keluarga
Istri: Sinta Ismaika
Anak: Mahesa Rizky Pratama
: Keisha Putri Maharani
Pendidikan
SD Ibnu Sina Batam
SMP Negeri 1 Batam
SMEA Ibnu Sina Batam
UNES – AAI Padang
STIE Galileo Batam
Universitas Terbuka
Riwayat Pekerjaan
- PT Bank Tabungan Negara Cabang Batam
- Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepri
- Wakil Ketua Komisi IV DPRD kepri
- Anggota Badan Anggaran DPRD Kepri
- Anggota Badan Musyawarah DPRD kepri
- Anggota BAPEMPERDA DPRD Kepri
- Bendahara Fraksi PKB DPRD Kepri
Reporter: Suprizal Tanjung
