Jumat, 8 November 2024

Gubernur Kepri: Kalau Mau BP Batam dan Pemprov Kepri Bisa Bergabung

Berita Terkait

spot_img
Gubernur Kepri, Ansar Achmad. Foto: Humas Pemprov Kepri

batampos – Pemerintah Provinsi (Pempov) Kepri ingin menggandeng Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam menggelar turnamen futsal dengan potensi peserta yang berasal dari seluruh Kota/Kabupaten di Kepri.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, dengan menanggapi polemik batalnya kategori tingkat SMA/SMK, dalam turnamen Futsal Piala Kepala BP Batam 2023.

“Kalau mau BP Batam dan Pemprov Kepri bisa bergabung. Kami juga punya anggaran untuk event agenda serupa,” ujarnya, Selasa (28/2/2023).

Baca Juga: Gelombang Tinggi, Ditpolairud Polda Kepri Siagakan Kapal

Ansar menilai kerjasama antar dua instansi ini tentunya diharapkan dapat menghasilkan sebuah event olahraga terbesar di Kepri.

“Misalkan terealisasi, saya sama pak Rudi bisa membuat itu menjadi event yang lebih baik dan bagus. Tidak ada politik-politikan disana. Nanti kita ajak gabung saja sama-sama,” ungkapnya.

Ansar juga menyebut telah meminta keterangan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, mengenai isu terkait pelaksanaan Turnamen Futsal Piala Kepala BP Batam 2023.

Baca Juga: Kualitas Air Baku Waduk Seiladi Mulai Membaik

Menurut Ansar Ahmad, pihak Disdik menyebut pelaksanaan ujian akhir yang semakin dekat menjadi salah satu bahan pertimbangan yang juga dipikirkan oleh satuan pendidikan atau pihak sekolah.

“Saya sudah tanya dan heran juga kenapa sampai ribut. Tapi disdik beralasan anak-anak dalam waktu dekat akan ujian. Lebih baik nanti selesai lebaran. Tahun lalu juga BP ada buat di September,” ujar Ansar Ahmad.

Baca Juga: Polisi Periksa Arena Ketangkasan di Lubukbaja, Ini Hasilnya

Sebelumnya, polemik yang terjadi dalam kompetisi ini mencuat setelah para peserta untuk kategori SMA/SMK mengundurkan diri sesaat sebelum turnamen digelar pada, Selasa (28/2/2023).

Pembatalan salah satu kategori pada perhelatan yang akan dilaksanakan di Sport Hill Futsal, Batu Besar ini diduga dikarenakan tidak adanya rekomendasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kepulauan Riau.(*)

Reporter: Azis Maulana

spot_img

Update