batampos – Kota Batam saat ini berada pada predikat Nindya sebagai kota layak anak. Untuk naik ke kelas utama, dibutuhkan berbagai upaya, salah satunya memenuhi kriteria dalam pemenuhan hak anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2 dan KB) Kota Batam Novi Astuti mengatakan masih banyak pekerjaan rumah untuk naik kelas.
Untuk itu, melalui bimbingan teknis (Bimtek) terkait Konvensi Hak Anak (KHA) yang digelar, pihaknya mendorong terbentuknya gugus tugas kelurahan, dan kecamatan di Batam.
Ada lima klaster yang harus dipenuhi untuk anak. Pertama klaster identitas anak, kesehatan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, hingga klaster waktu khusus.
Baca Juga:Â Pemadaman Listrik Bikin Resah Pengusaha Batam, Bisa Ganggu Produksi hingga Investasi
Batam masih dihadapkan dengan berbagai persoalan anak. Untuk itu diperlukan kesadaran lingkungan, orangtua, guru, dan lainnya manfaatkan untuk membantu lahirnya kota layak anak.
“Kita harus lebih aware lagi dengan masalah anak. Kalau sekarang masih ada yang kurang dalam menghadirkan kota layak anak, akan dievaluasi, dan coba dipenuhi,” jelasnya usai membuka acara di Golden View Hotel, Senin (15/5).
Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak, sekaligus meningkatkan komitment dalam upaya strategis menuju kota layak anak.
“Ini bukan hanya sekedar predikat. Pemangku kebijakan memiliki komitmen kota yang layak anak,” sebutnya.
Baca Juga:Â Terungkap Cara Pelangsir Solar Subsidi Beraksi di Batam
Pihaknya berkoordinasi dengan OPD dan FKPD yang ada di Batam. Pemenuhan hak anak ke depannya harus lebih baik. Untuk itu, melalui anggaran di OPD, pihaknya juga berhadap bisa mewujudkan hal tersebut. Seperti membangun taman bermain untuk pemenuhan hak bermain anak.
“Sekarang di kantor pelayanan, puskesmas, dan fasilitas publik sudah menyediakan arena bermain untuk anak. Hal ini bertujuan agar orangtua yang tengah mengurus dokumen tetap bisa ramah anak,” ujarnya.
Batam didorong untuk menyiapkan pendukung menuju layak anak. Termasuk juga dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan anak. Saat ini melalui sekolah ramah anak, Pemko Batam juga ingin menghadirkan pendidikan yang aman, dan ramah anak.
“Kami juga membuka kesempatan bagi anak yang menjadi korban kriminal untuk melapor ke dinas. Kami ada shelter di Sekupang. Untuk menangani persoalan anak ini kami berkerja sama dengan pihak kepolisian, komisi perlindungan anak, dan lainnya,” ujarnya.
Dalam Bimtek ini, pihaknya mengundang pemerhati anak, kelurahan, kecamatan, dan berbagai instansi yang terlibat dan konsen terhadap hak anak. (*)
Reporter: YULITAVIA
