batampos – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, kemiskinan dan jamban memiliki hubungan, namun tidak identik. Miskin dan jamban ini lebih ke arah budaya dan perilaku hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, setiap tahunnya pemerintah selalu menganggarkan pembangunan jamban komunal bagi masyarakat Kota Batam.
“Setiap tahun Pemko anggarakan melalui Dinas CKTR (Cipta Karya dan Tata Ruang),” ujar Didi, kemarin.
Selain itu, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam juga terus berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan jamban sehat.
Melalui Kementerian Kesehatan lewat Provinsi Kepri, telah dilakukan pembangunan jamban di daerah pesisir pantai dengan menggunakan teknologi tepat guna secara bertahap.
“Sudah kami lakukan baik edukasi jamban sehat ataupun pembangunan jamban-jamban di daerah pesisir,” ungkap Didi.
Baca Juga: Pass Pelabuhan Naik Jadi Rp 100 Ribu, Masyarakat Tolak dan Pertanyakan Alasan Kenaikan
Selain itu, lanjutnya, setiap tahun Pemko Batam melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terus berupaya melakukan pembangunan jamban komunal dengan berkolaborasi dengan pihak lain dan swasta. Hal ini terbukti dengan adanya dana CSR dari BRI yang akan diluncurkan untuk pembangunan jamban tersebut.
“Sehingga seluruh masyarakat Kota Batam bisa memiliki jamban yang sehat, ” tuturnya.
Dikatakan Didi, untuk penilaian kota sehat sendiri wajib memiliki jamban ini. Salah satu faktor penyebab masih adanya masyarakat yang belum memiliki jamban ialah kebiasaan, perilaku dan ekonomi. Berdasarkan data Dinkes Kota Batam rata-rata rumah di tepi pantai yang tidak ada jamban dan septi tank ini.
Sebelumnya, Pemko Batam mencatat sebanyak 10.639 kepala keluarga (KK) masih berperilaku buang air besar sembarangan (BABS) dan tidak memiliki jamban. Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid, mengatakan, agar masyarakat tidak buang air besar sembarangan, maka diperlukan penyediaan sarana sanitasi.
Baca Juga: PT BIB Lakukan Hal Ini untuk Selesaikan Polemik Taksi Online dan Bandara Hang Nadim
Menurutnya, hal ini harus dimulai dari komunitas terkecil yakni rumah tangga dengan harapan tidak ada lagi perilaku BABS di masyarakat Kota Batam, baik di daerah pulau penyangga (hinterland) maupun pulau utama (mainland).
“Untuk penyediaan jamban ini memakai Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagaimana yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan RI. Penyediaan TTG ini merupakan solusi yang sangat tepat dan efektif. Karena memiliki daya tampung 10 tahun dengan kapasitas 6-7 anggota keluarga,” kata Jefridin. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra
