batampos– Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sebagai Anggota Dewan Kawasan mengaku prihatin atas krisis air yang terjadi di wilayah Kota Batam. Namun karena kewengan pengelolaan air di Batam adalah ranahnya BP Batam, ia meminta instansi tersebut segera mengatasinya.
“Krisis air yang terjadi di Batam adalah kewenangannya BP Batam. Karena ini menyangkut, kebutuhan dasar masyarakat, tentu kita minta BP Batam segera menyelesaikannya,” ujar Gubernur Ansar, Sabtu (5/8) lalu di Tanjungpinang
Menurutnya, permasalahan pasokan air di Batam harus segera dievaluasi karena beberapa tahun terakhir lebih baik ketimbang sekarang. Ditegaskannya, Batam sebagai salah satu kota metropolis di Provinsi Kepri, tidak mengalami krisis air yang berkepanjanga.
“Dulu lebih baik dan tidak seperti ini. BP Batam harus melihat betul dan mengevaluasi kerja sama dengan pihak perusahaan. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, tentu harus ada tindakan yang signifikan,” tegasnya.
BACA JUGA:Operasikan IPA 350 Baru, Komitmen Tuntaskan Persoalan Air
Mantan Bupati Bintan ini juga menegaskan, sebagai anggota dewan kawasan akan menyurati Menko Perekonomian untuk meminta BP Batam membenahi permasalahan air.
Saya sebagai anggota dewan kawasan akan surati Pak Menko. Kita berharap, BP Batam segera membuat keputusan strategis untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait persoalan air,” tutup Gubernur.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho memberikan atensi serius terhadap persoalan air di Batam yang semakin memburuk belakangan ini. Bagi merespon keluhan masyarakat, pihaknya akan menyiapkan rekomendasi ke pimpinan DPRD Provinsi Kepri untuk diteruskan ke DPR RI
“Kita mendesak harus ada perubahan kebijakan, kondisi pelayanan air di Batam semakin memburuk. Melalui Komisi III DPRD Provinsi Kepri, kami akan menyampaikan ke pimpinan,” ujar Widiastadi Nugroho.
Menurutnya, pimpinan DPRD Provinsi Kepri yang kemudian akan meneruskan persoalan ini, ke DPR RI, khususnya ke Komisi 6 yang menjadi mitra dengan BP Batam. Selain itu, pihaknya melalui Fraksi DPRD Provinsi Kepri juga akan menyampaikan masalah ini ke Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.
“Masyarakat Batam terus menjerit dengan pelayanan air yang dikelola oleh PT Moya bersama SPAM Batam. Tentu kondisi ini, tidak boleh terus menerus terjadi,” tegasnya.
Ditegaskannya, sebagai kota besar, persoalan ini semestinya tidak boleh terjadi. Maka dari itu, harus segera dilakukan evaluasi. Baginya, ini harus segera dievaluasi, karena penujukan PT Moya oleh BP Batam untuk mengelola air di Batam gagal total.
Pria yang akrab disapa Mas iik ini mengaku, pihaknya terus mendapatkan keluhan dari masyarakat yang meminta adanya peningkatan pelayanan air di Batam.
“Air adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jangan sampai, kesehatan masyarakat jadi sasaran, karena menggunakan air yang tidak bersih,” tutup Widiastadi Nugroho. (*)
reporter: jailani
