batampos – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memastikan rencana relokasi warga Rempang tetap berjalan, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Kendati demikian sambil menunggu proyek pembangunan hunian berjalan, warga masih diperbolehkan beraktivitas melaut di Rempang.
“BP Batam sudah menyiapkan semuanya. Karena anggarannya dari mereka. Relokasi harus dilakukan guna menunjang berjalannya proyek strategis nasional ini,” kata Ansar saat menghadiri Konfrensi Pers di Gedung Graha Kepri, Selasa (12/9).
Ansar meminta kepada warga untuk turut serta mendukung iklim investasi di Batam, dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang bisa memecah belah dan menimbulkan konflik.
Baca Juga:Â 28 September Rempang Harus Dikosongkan, 1.138 Unit Hunian Sementara Disiapkan Pemerintah
Kejadian kericuhan diharapkan tidak terulang kembali. Ansar mengajak masyarakat mendukung investasi yang ada di Kota Batam, Kepulauan Riau ini. Kondusifitas dalam rangka menjamin keberlangsungan investasi dan melanjutkan pembangunan Provinsi Kepri ke depan yang lebih baik dan lebih maju.
“Kita berdoa semoga Kepri tetap aman dan damai dapat melanjutkan pengembangan investasi dan dapat membangun provinsi ke depan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” jelasnya.
Adapun Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menjawab pertanyaan yang saat ini berkembang berjanji akan menjamin keberlangsungan hidup warga selama proses pembangunan berlangsung.
“Kami menyiapkan Rp1,8 triliun untuk membangun rumah hunian dan fasilitas pendukung lainnya di tempat baru bagi warga Rempang. Kami memastikan kehidupan mereka terjamin,” ujarnya.
Baca Juga: BP Batam Sewa Rumah Tapak untuk Warga Rempang
Keseriusan dalam pengembangan kawasan Rempang ini adalah menggesa legalitas lahan yang akan digunakan untuk membangun hunian bagi warga yang terdampak relokasi.
“Pembangunan bertahap. Dalam dua tahun ini tidak akan selesai. Kami bangun untuk tiga kampung terlebih dahulu. Nantinya akan dibangun kurang lebih 2.700 unit rumah. Semua kami fasilitasi, dan sertifikat langsung kami masih,” jelasnya.
Rudi juga menjamin pembanguan sekolah jenjang SMA yang menjadi kekhawatiran pihak provinsi. Selain rumah, fasilitas pendukung juga akan disejalankan.
“Kalau dihitung-hitung, kami keluarkan kurang lebih Rp 1,8 triliun untuk membangun itu semua. Sementara, WTO yang kami dapat dari pengembangan investasi yang luas bersihnya hanya 7.572 hektare itu hanya Rp 1,4 triliun. Jadi, kekurangan sekitar Rp 350 miliar nanti pemerintah yang akan memikirkan bagaimana cara menutupinya,” jelas Rudi.
Ia berharap, warga dapat secepatnya mengambil keputusan. Sebab warga yang mendaftar lebih dulu akan diberikan kesempatan memilih nomor rumah serta penerbitan sertifikat akan langsung diproses.
Baca Juga:Â 43 Orang Pendemo yang Diamankan Polisi, Hanya Sebagian Kecil Dari Rempang
Sekertaris Lembaga Adat Melayu Datok Sri Setia H.Raja Alhafiz mendukung penuh upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Kepri khususnya Kota Batam.
“Kami harap tidak ada lagi terjadi hal yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat, kalau bisa mensejahterakan masyarakat,” kata Alhafiz
Meski awalnya dia menolak adanya relokasi di lokasi, Alhafiz kini sepakat dan mendukung rencana pemerintah, dengan catatan mengangkat derajat masyarakat Melayu.
“Ini kan gawe pemerintah pusat. Kita hanya ikut aturan. Kita akan dialog lagi soal itu,” kata dia. (*)
Reporter: YULITAVIA
