73 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang telah menempati hunian sementara. Jumlah tersebut kembali bertambah menyusul bergesernya dua KK asal Desa Sembulang Tanjung, Jumat (3/11/2023).
Kesediaan warga untuk bergeser ke hunian sementara merupakan bentuk dukungan terhadap rencana investasi pengembangan Kawasan Rempang.
Warga berharap, realisasi program Rempang Eco-City nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan ekonomi masyarakat ke depan.
“Kami dengan senang hati bergeser ke hunian sementara karena mendukung penuh program pemerintah. Harapan kami, ekonomi lebih baik dari yang sebelumnya,” ujar warga Sembulang Tanjung, Suharti.
Senada dengan Suharti, warga lainnya, Jerry juga mengharapkan agar ekonomi masyarakat Rempang jauh lebih maju dengan terealisasinya program strategis nasional tersebut.
Mengingat, program Rempang Eco-City akan memberikan peluang kerja kepada ratusan ribu warga tempatan.
“Untuk perpindahan hari ini tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang pasti, kita berharap untuk ke depannya masyarakat bisa lebih makmur,” tegasnya.
Terpisah, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berkomitmen untuk menyelesaikan rencana investasi di Rempang.
Menurutnya, pendekatan persuasif ke warga adalah kunci penting dalam mewujudkan kawasan ke depannya.
“Pemerintah pusat melalui BP Batam akan terus memperhatikan hak-hak masyarakat dalam realisasi pembangunan Rempang. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membangun komunikasi dua arah,” ujar Rudi.
Sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia, pemerintah pusat melalui BP Batam bakal memproyeksikan Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, residensial hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing terhadap Singapura dan Malaysia.
“Kami diberikan tugas agar realisasi investasi bisa terselesaikan. Momentum pembangunan dan investasi ini akan membawa masyarakat lebih sejahtera dan lebih maju ke depannya,” pungkasnya. (DN/rilis)
