Peran strategis BP Batam dalam mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam mendapat apresiasi dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berlangsung di Hotel Aston Nagoya City, Kemenko Perekonomian melalui Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan, Kartika Listriana, mengakui bahwa KPBPB Batam jauh lebih maju dibandingkan Bintan, Karimun, maupun Tanjungpinang.
Ia menyebut jika hal ini tak terlepas dari upaya seluruh pihak. Tak terkecuali BP Batam sebagai pengelola kawasan.
Mengingat, daerah yang telah ditetapkan sebagai KPBPB merupakan bagian dari KSN.
Dimana, penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
“KPBPB yang ada harus saling berkolaborasi dan bersinergi guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kami melihat, pengelolaan KPBPB Batam cukup berhasil,” ujar Kartika dalam pemaparan singkatnya sebagai narasumber FGD, Kamis (23/11/2023).
Ia berharap, peran BP Batam dalam mengelola kawasan dapat menjadi contoh bagi pihak lainnya.
Sehingga, KPBPB diharapkan dapat menyumbangkan nilai tambah ekonomi pada lingkup regional maupun nasional.
“Forum ini juga bertujuan untuk membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan dukungan infrastruktur demi kemajuan KPBPB,” tambahnya.
Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis, Fesly Abadi Paranoan merasa bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Sebagai pengelola KPBPB Batam yang merupakan bagian dari KSN, lanjut Fesly, BP Batam juga diminta untuk berbagi pengalaman. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan hingga strategi dalam menghadapi tantangan kawasan ke depan.
Apalagi tujuan FGD tersebut adalah untuk membahas secara detail rencana penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) untuk KSN. Dimana, salah satu ruang lingkup pembahasan adalah mengenai aspek kelembagaan.
“Perjalanan perkembangan KPBPB Batam cukup panjang. Pemerintah melihat pengelolaan Batam cukup berhasil dengan success story yang ada. Hal ini pula yang menjadi contoh bagi KPBPB lain,” ungkap Fesly.
Ia berharap, hasil FGD ini dapat mengakomodasi permasalahan dalam pengelolaan kawasan ke depannya.
“Harapannya agar kelembagaan BP Batam dan permasalahan yang ada sekarang dapat diakomodir dalam Perpres yang akan disahkan nanti,” pungkasnya. (*)
