batampos– Calon legislatif yang fokus ingin menang dengan menggunakan politik uang atau serangan fajar akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar. Untuk Caleg yang menggunakan politik uang, diperkirakan untuk terpilih menjadi anggota DPRD baik tingkat Kota Batam dan DPRD Provinsi ia harus mengeluarkan uang sekitar Rp 1,5 Miliar.
Caleg DPRD untuk Provinsi Kepri dari dapil Kepri V yang meliputi Kecamatan Sagulung, Batuaji, Sekupang dan Belakang Padang Onward Siahaan mengatakan, pada periode lalu untuk bisa meraih satu kursi, maka partai harus mengamankan suara sekitar 12.000 suara.
“Kalau tahun lalu, sekitar 12.000 suara keseluruhan partai baru aman. Kalau sekarang mungkin lebih banyak. Mungkin di angka sekitar 13.000 suara,” katanya.
Onward Siahaan
“Kalau anggota dewan yang terpilih dengan money politik, percayalah pokirnya nanti hanya untuk proyek dia dan bukan untuk masyarakatnya,” ujar Onward
Menurut Onward, isu-isu di lapangan sudah terdengar bahwa ada sejumlah oknum caleg yang menawarkan uang sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per suara. “Saya dengar isu-isu di lapangan kalau untuk DPRD Kota Batam lebih besar nilainya daripada Provinsi. Kalau untuk provinsi saya dengar sekitar Rp 150 ribu,” ujarnya.
Artinya untuk bisa terpilih di DPRD Provinsi, maka Caleg yang fokus dengan money politik harus mempersiapkan uang lebih dari Rp 1,5 Miliar. Dengan perhitungan Rp 150.000 dikalikan dengan 10 ribu suara. “Nah kenapa 10 ribu suara, karena pasti ada juga pemilihnya yang tak pakai uang juga atau suara dari caleg lain,” katanya.
Onward tegas mengatakan bahwa praktek money politik utamanya serangan fajar hanya dilakukan Caleg yang tidak percaya diri. Yang melakukan praktek politik transaksional ini juga diyakini bukanlah caleg yang berjiwa sosial tinggi.
“Kalau Saya dengan tegas saya katakan, jangan menerima dan tergiur dengan hal-hal seperti itu. Sangat tidak mendidik. Tetapi kalau memang warga sangat butuh uang itu, saya minta kasih pelajaran buat Caleg yang memberikan uang itu. Ambil uangnya tetapi jangan pilih orangnya. Tetapi lebih bagus ditolak saja,” katanya.
Sebelumnya, Caleg untuk DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho juga tegas mengaku mengaku banyak mendengar informasi terkait banyaknya caleg yang menggunakan uang untuk bisa terpilih.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho
“Ya saya sempat dengar ada paket-paket untuk memilih. Tapi jujur saya tak takut, karena saya yakin masyarakat cerdas untuk tidak buang-buang suara karena politik uang,” sebut Udin Sihaloho.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk menolak politik uang. Sehingga bisa mendapatkan wakil rakyat yang memang benar-benar mewakili rakyat. Sebab, jika memilih caleg yang mau bayar, dipastikan masyarakat nantinya yang akan menanggungnya.
Caleg DPRD Kota Batam lainnya, Amri dari Partai Nasdem juga tidak setuju dengan politik uang. Ia menilai politik uang merupakan hal yang tidak mendidik dan dapat merusak demokrasi. “Jelas saya juga menolak politik uang. Karena tidak mendidik dan merusak demokrasi,” ujarnya. (*)
batampos– Calon legislatif yang fokus ingin menang dengan menggunakan politik uang atau serangan fajar akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar. Untuk Caleg yang menggunakan politik uang, diperkirakan untuk terpilih menjadi anggota DPRD baik tingkat Kota Batam dan DPRD Provinsi ia harus mengeluarkan uang sekitar Rp 1,5 Miliar.
