batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perikanan (Diskan) Batam anggarkan Rp 6,5 miliar untuk kelompok usaha bersama (KUB) nelayan Batam di tahun 2024. Kepala Dinas Perikanan Batam, Yudi Admajianto mengatakan, anggaran tersebut diperuntukan untuk bantuan sarana dan prasarana seperti boat dan pancung senilai Rp 1,1 miliar, mesin sebesar Rp 2,5 miliar, alat tangkap dan bantuan asuransi BPJS ketenagakerjaan bagi 3.500 nelayan yang ada di Kota Batam.
“Ya tahun ini dianggarkan Rp 6,5 miliar termasuk bagi teman- teman kita yang ada di Galang, ” ujar Yudi, Senin (29/4).
Yudi menyebutkan tahun 2024 ini pihaknya juga mendaftarkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB) nelayan Kota Batam.
“Nelayan kita daftarkan juga BPJS ketenagakerjaan. Ini penting karena resiko nelayan itu tinggi. Tahun lalu sudah ada yang kena petir dan kita berikan santunan dan beasiswa, ” tuturnya.
Baca Juga: Relokasi Pipa, Siapkan Air di Rumah Anda
Besaran asuransi bagi 3.500 nelayan ini mencapai Rp 930 juta per tahun, dan itu kata Yudi sudah mulai berjalan. “Sisanya kita peruntukkan untuk alat tangkap bagi nelayan, ” tambah Yudi.
Bantuan yang digelontorkan kepada nelayan ini kata Yudi, diperuntukkan bagi setiap kelompok usaha. Dimana nelayan tersebut harus bergabung ke dalam kelompok usaha bersama (KUB) nelayan.
Ia mencatat, hingga Maret 2024 ini sudah ada 568 KUB. Namun yang aktif hanya ada sekitar 520 KUB saja.
“Pemberian bantuan ini didasari oleh perwako. Jadi bantuan yang diberikan harus dalam bentuk kelompok, ” ucapnya.
Sesuai perwako setiap kelompok harus memiliki minimal 10 orang anggota, sehingga jumlah nelayan yang terdaftar di KUB memori lebih dari 5.000 nelayan. Jumlah ini kata Yudi masih jauh dari data jumlah nelayan di dinas perikanan Kota Batam.
“Dimana dari data kita ada sekita 15.875 nelayan di Batam. Itu artinya masih ada sekitar 10 ribu lagu yang belum tergabung dengan kelompok (KUB) atau mereka berdiri sendiri,” ucapnya
Sebagian besar nelayan yang belum tergabung dengan KUB ini katanya berada di pulau-pulau hinterland.
Kemudian, setiap KUB yang dibentuk sejak tahun 2018 ini juga telah membentuk badan hukum koperasi. Ada dua koperasi yakni simpan pinjam dan koperasi usaha jual beli alat tangkap.
“Pada tahun 2022 koperasi ini juga mendapat bantuan dari CSR BI, dimana dari scr tersebut mereka bisa membeli ruko di daerah Batuaji dan sampai saat ini usaha koperasi tersebut terus berkembang yang memiliki aset hingga Rp 1,5 miliar dan nilai penjualan per tahun yang mencapai Rp 5 miliar,” tuturnya.
Yudi berharap melalui bantuan dari pemerintah ini bisa membuat nelayan di Batam lebih sejahtera, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah bisa dikelola dengan baik dan tidak habis begitu saja. Mereka juga dilatih mengelola keuangan.
Disinggung mengenai bantuan, Yudi menjawab tidak semua anggota KUB mendapat bantuan tahun ini. Pasalnya KUB yang telah mendapat bantuan di tahun ssebelumny, maka di tahun ini diperuntukkan bagi yang belum menerima bantuan.
“Dan ini yang terus kami data sehingga tak ada yang double. Semisal tahun lalu di Belakang Padang setiap kelurahan ada 5 nelayan mendapat bantuan. Mereka yang sudah dapat bantuan otomatis tak dapat lagi di tahun 2024 ini, ” jelas Yudi.
Ia berharap dengan bantuan dari pemerintah ini bisa membuat nelayan semakin sejahtera. Mampu mengontrol keuangan mereka dan mampu mengatur keuangan para nelayan tersebut. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
