batampos – Dinilai masih banyak lulusan SMK di Kepulauan Riau (Kepri) yang kesulitan mencari kerja, Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri angkat bicara. Kepala Disdik Kepri, Andi Agung, mengakui adanya permasalahan tersebut, namun tidak semua lulusan mengalami kesulitan.
“Memang ada lulusan SMK yang belum terserap pasar kerja, tapi ada juga yang langsung direkrut perusahaan di Batam,” ujar Andi, Rabu (12/6).
Menurutnya, tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK menjadi perhatian serius Disdik Kepri.
Dengan jumlah lulusan mencapai lebih dari 11 ribu per tahun, Andi mendorong kolaborasi antar pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini.
“Perlu sinergi dan kolaborasi bersama, tidak hanya tanggung jawab SMK saja,” tegasnya.
Baca Juga: Pendaftaran Hari Kedua PPDB SMK Sudah Melebihi Kuota Daya Tampung Seluruh SMK di Batam
Andi mengapresiasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang penempatan tenaga kerja yang melibatkan seluruh stakeholder.
Selain itu, Disdik Kepri juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait penempatan kerja lulusan SMK.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa SMK diatur dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 yang melarang adanya PKL malam hari.
“Penempatan PKL harus disepakati antara pihak sekolah dan perusahaan, dengan memperhatikan aturan yang berlaku,” jelas Andi.
Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa, mengatakan komitmen tinggi dalam mengatasi pengangguran di Batam.
Baca Juga: Dinas Bina Marga Mulai Bersihkan Sampah yang Menyumbat Drainase di Batuaji
Hal ini dibuktikan dengan rencana koordinasi dan sosialisasi Perda Nomor 2 tentang Penempatan Tenaga Kerja yang akan segera dilaksanakan.
Muhammad Mustofa, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mempertemukan SMK dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja lokal di Batam.
“Memprioritaskan masyarakat Batam atau yang berdomisili di Batam untuk mendapatkan pekerjaan lebih dulu,” kata dia.
“Mengurangi kontrak kerja antar daerah (SPAK) dan mendorong LPTKS untuk fokus pada kontrak kerja lokal (KKL),” imbuhnya.
Mustofa menekankan bahwa langkah ini perlu segera diimplementasikan mengingat tingginya angka pengangguran terbuka di Batam, yang menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia.
“Walaupun Batam menjadi kota tujuan pencari kerja, bukan berarti kita harus mengabaikan hak masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan,” ujar Mustofa.
Baca Juga: Dinas Perpustakaan Gelar Lomba Literasi untuk Tingkatkan Minat Baca Anak Sejak Dini
Oleh karena itu, Bapemperda akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia industri saat ini.
“Kurikulum SMK saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Contohnya, jurusan Teknik Komputer yang tidak lagi terlalu diminati. Saat ini industri lebih membutuhkan tenaga kerja di bidang molding,” jelas Mustofa.
Mustofa berharap dengan langkah-langkah ini, angka pengangguran di Batam dapat ditekan dan masyarakat lokal dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. (*)
Reporter: Azis Maulana
