batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri menganggarkan Rp 70 miliar untuk program sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis tahun 2025. Hal tersebut menjadi sorotan Ketua komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin
Wahyu mempertanyakan efektivitas program ini, khususnya untuk beberapa SMA Negeri di Batam. Ia menilai, banyak orang tua mampu di sekolah-sekolah tersebut yang tidak membutuhkan subsidi SPP.
“SPP gratis memang bagus, tapi tidak semua harus digratiskan. Masih banyak orang tua mampu di SMA Negeri di Batam,” kata Wahyu, Selasa (18/6).
Baca Juga: Sekolah Siap Jalankan SPP Gratis SMA dan SMK Mulai Tahun Ajaran Baru
Ia mengusulkan agar SPP gratis difokuskan pada siswa dari keluarga kurang mampu. “Subsidi ini harus tepat sasaran. Bagi yang tidak mampu, seperti orang tua yang kehilangan pekerjaan, harus dibantu,” jelasnya.
Wahyu juga menyoroti tingginya biaya praktik di SMK. “SMK kan banyak praktik, nah yang perlu digratiskan itu subsidinya, bukan SPP-nya,” kata Wahyu.
“Bagi yang mampu, diharapkan tetap membayar SPP, tapi dengan sistem yang transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wahyu menekankan pentingnya pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) untuk mengelola dana SPP.
“BLUD ini penting untuk kontrol dan transparansi penggunaan dana,” tegasnya. Sehingga, tidak ada penyelewengan dan SPP ini benar-benar tepat guna.
Baca Juga: Derita Warga Nagoya, Aliran Air Selalu Terhenti Siang Hari
Sebelumnya, Kadisdik Provinsi Kepri, Andi Agung, menjelaskan pada tahap awal program SPP gratis itu akan berlaku untuk 94 Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan 38 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kepri. Termasuk di dalamnya Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
“Kemarin itu kita sudah hitung berkisaran Rp 70 miliar,” kata Andi.
Mengingat saat ini sudah ada SMK yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kata Andi, nantinya sekolah tersebut akan dikecualikan dan akan digeser ke sekolah lain.
Andi menyebut untuk pelaksanaanya jika memungkinkan akan dimulai secepatnya di awal 2025 karena penganggaran itu dimulai dari Januari sampai Desember.
“Kalau memungkinkan untuk dilaksanakan lebih cepat tidak perlu menuggu tahun ajaran baru 2025 nanti,” terangnya.
Baca Juga: Anggaran Terbatas, DBM-SDA Batam Fokus Pelebaran Jalan dan Pemeliharaan Berkala
Ia menegaskan jika tidak ada kendala program SPP gratis itu akan dimulai Januari 2025. Sama seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kalau untuk proses belajar memang dimulai dari Juli sampai Juni tahun berikutnya,” sebut Andi. (*)
Reporter: Azis Maulana
