batampos – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk SMA dan SMK Negeri di Kepri telah usai. PPDB tahap terakhir yakni jalur zonasi SMA yang berakhir pada, Sabtu (22/6) menerima 16 ribuan pendaftaran. Jika ditotal dengan pendaftaran siswa SMK, jumlah keseluruhan yang mendaftar di PPDB Disdik Kepri saat ini mencapai angka 26 ribu.
Jumlah ini jauh melebihi kuota daya tampung maksimal dari semua sekolah yang ada di Kepri. Di Batam kuota daya tampung SMA dan SMK hanya sekitar 14 ribuan siswa saja. Sepuluhan ribu siswa dipastikan akan tergeser dari seleksi PPDB kali ini.
Ini dipastikan bermasalah nantinya sebab, tidak sedikit masyarakat yang mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri ini ngotot agar anak mereka tetap harus masuk ke sekolah negeri. Keinginan para orangtua ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang meringankan bahkan menggratiskan biaya pendidikan anak SMA dan SMK, sehingga hampir semua orang menginginkan anaknya masuk sekolah negeri.
“Pastilah, apalagi ada wacana mau gratiskan SPP, pokoknya tahun ini anak saya harus ke sekolah negeri, entah itu SMA ataupun SMK,” ujar Nardi, warga Tanjunguncang, Batuaji.
Dalam PPDB sebelumnya Nardi dua kali pendaftaran anaknya. Pertama daftar ke SMKN 5 Batam, namun karena tak lolos pada seleksi PPDB SMK, dia kembali daftarkan anaknya ke SMAN 19 jalur zonasi. Dia berharap PPDB jalur zonasi ini anaknya bisa diterima.
“Kalau sempat tak lolos, saya akan datangi sampai ke Dinas. Dua anak saya terdahulu semuanya di sekolah swasta, sekarang ke Negeri dulu,” katanya.
Polemik daya tampung sekolah negeri ini berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang hingga saat ini masih kekurangan siswa baru. Sejumlah sekolah swasta di Batam mengaku kuota daya tampung sekolah mereka umumnya belum terpenuhi. PPDB yang sudah dibuka sejak awal tahun kemarin baru mencapai angka 70 hingga 80 persen.
“Masih banyak yang kurang kita. Kuota baru di angka 70 an persen,” ujar Kepala Prima School Batuaji Priston Silalahi.
Demikian juga dengan kepala Sekolah Yos Sudarso III Batuaji Marianus Sihotang yang mengaku masih membuka pendaftaran hingga saat ini sebab kuota daya tampung sekolah mereka belum tercapai.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam Muhammad Raihan juga menyampaikan hal yang sama. Membludaknya pendaftaran siswa baru ke sekolah negeri sangat bertolak belakang dengan PPDB di sekolah swasta. Ini terjadi karena kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah ke sekolah swasta sehingga pandangan masyarakat akan mahalnya biaya pendidikan sekolah swasta belum bisa dihilangkan. Butuh perhatian serius dari pemerintah dengan masalah ini sebab keberadaan sekolah swasta sangat membantu keberlangsungan dunia pendidikan di Kepri dan Batam ini.
“Ini persoalan tiap tahun. Kalau musim PPDB pasti begini. Padahal ada ribuan loh sekolah swasta di Batam ini. Jalan keluar dari pemerintah belum ada agar ada keseimbangan antara sekolah negeri dan dan swasta ini,” ujarnya.
Persoalan kekurangan siswa bagi sekolah swasta ini sebut Raihan, sudah lazim terjadi setiap tahunnya. Berulang kali lakukan koordinasi dengan instansi pemerintah trkait namun hasilnya tetap sama. PPDB sekolah swasta saat ini umumnya masih dibawa angka 80 persen. Artinya angka kuota ideal jauh belum terpenuhi.
“Rata-rata masih kekurangan siswa kami. Mau diapain lagi?. Ini suda takdir kami yang swasta. Tiap tahun kita bahas tapi tetap seperti ini. Kami hanya bisa membangun fasilitas yang lengkap dan tingkatkan mutu, biar dilirik oleh orangtua dan calon peserta didik. Bersaing dengan negeri ya paling dengan cara itu,” ujarnya.
Keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta terjadi kata Raihan sulit terjadi jika tidak ada dukungan kebijakan dari pemerintah. Program sekolah gratis yang dilakukan di sekolah negeri belum menyentuh ke sekolah swasta sehingga pandangan sekolah swasta mahal masih melekat dalam benak masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan hal ini secara serius agar persoalan PPDB yang lazim terjadi tiap tahun bisa diatasi.
“Kalau kami (sekolah swasta) terus menerus melawan takdir tidak bakal ada ujung nya, terkecuali pemerintah punya insiatif mencari solusi untuk sekolah swasta,” katanya. (*)
Reporter: Eusebius Sara
