F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri menyebut proyek pembuatan kapal di Batam masih aman hingga akhir tahun. Artinya, orderan pembuatan kapal sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan tahun ini, mencukupi, bahkan diperkirakan hingga akhir tahun nanti. Butuh dukungan yang serius dari pemerintah agar industri galangan kapal di Batam semakin dipercaya dan berkembang.
Ketua DPC Iperindo Kepri, Ali Ulai, melalui Sekretaris DPC Iperindo Kepri, Tia, menjelaskan, proyek pembuatan kapal yang sedang dikerjakan oleh perusahaan-perusahan yang berada di bawah naungan Iperindo Kepri umumnya orderan tahun 2023 lalu. Orderan di tahun 2023 memang cukup banyak karena ada peningkatan permintaan kapal tongkang seiring dengan baiknya harga nikel dan batubara saat itu.
”Yang tahun 2024 ini ada memang, cuma belum begitu banyak. Lagian banyak galangan masih fokus dengan proyek tahun sebelumnya yang masih belum selesai dikerjakan. Permintaan tongkang dalam negeri yang banyak,” kata Tia, Minggu (14/7).
Dijelaskan Tia, pada dasarnya order pembuatan kapal serta kepercayaan konsumen dengan galangan kapal di Batam sudah cukup baik selama ini. Namun, ada kendala yang cukup serius yang menghambatnya yakni kekurangan tenaga welder atau tukang las. Krisis tenaga werlder ini terjadi sejak awal tahun 2023 hingga banyak proyek di 2023 yang masih dikerjakan di tahun ini. Berbagai upaya telah dilakukan namun tenaga welder yang sesuai dengan kebutuhan indus-tri galangan kapal masih kurang.
”Saat ini di angka 3.000-an tenaga welder yang kurang. Ini masih jadi masalah sampai sekarang,” kata Tia.
Sebelumnya, Ali Ulai sendiri mengaku, telah berupaya keras dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja untuk mengatasi persoalan kekurangan tulang las ini. Namun, upaya-upaya ini belum memenuhi semua kebutuhan di Batam.
”Proyek ada, cuma tukang las yang masih kurang,” ujar Ali, beberapa waktu lalu.
Persoalan lain yang dihadapi pengusaha galangan kapal adalah birokrasi perizinan yang masih ribet dan berbelit-belit. Perlu ada penyelarasan segala proses perizinan sehingga memudahkan pengusaha untuk memajukan industri galangan kapal di Batam ini.
”Selain tenaga welder, duku-ngan perizinan yang lebih mudah juga diperlukan. Regulasinya permudahkan lah,” ujar Tia.
Ketua Harian Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), Novi Hasni, belum lama ini juga mengatakan bahwa saat ini banyak proyek kapal yang dikerjakan di galangan kapal Batam. Ia berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk terus meningkatkan investasi galangan kapal di Batam ini.
Misalnya adalah kemudahan atau kebijakan dalam hal penga-juan modal, baik itu perbankan swasta ataupun nasional. ”Me-nurut saya yang harus diturunkan ialah suku bunganya jangan sampai dua digit lalu perizinannya juga dipermudah,” katanya.
Ia menambahkan, khususnya di industri galangan kapal terutama industri komponen kapal itu, untuk bisa dipakai produksinya di galangan kapal, hasil produksinya harus tersertifikasi seluruhnya. Sertifikasi itu minimal sama ketentuan International Maritime Organization (IMO).
“Karena kapal itu concern langsung ke IMO, baik itu armada kapal nasional maupun jenis ocean going yaitu kapal-kapal yang berlabuh atau beredar di seluruh dunia,” terangnya.
Lanjutnya, untuk biaya sertifikasi ini tidaklah murah. Mi-salnya, untuk dalam negeri untuk komponen kapal ada sertifikasinya Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) juga tidak murah dan hal inilah yang mungkin bisa dibantu oleh pemerintah.
“Jadi hal ini mungkin bisa jadi perhatian dan dibantu oleh pemerintah dari sertifikasi peralatan itu dibutuhkan dan biayanya lumayan mahal,” pungkasnya.(*)
