batampos – Hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur Kota Batam, pada Senin (9/9) siang, menyebabkan banjir di sejumlah titik. Salah satu lokasi yang terdampak adalah Simpang Duta Mas dan Kepri Mall, Batamcenter.
Peristiwa banjir di Batam bukanlah hal baru. Pemerintah setempat terus berupaya untuk menangani masalah ini meskipun hasilnya belum maksimal.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Batam, Wan Taufik mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya rutin normalisasi di beberapa titik. Salah satunya di Simpang Kepri Mall, yang baru saja dinormalisasi sepekan yang lalu.
“Normalisasi sudah rutin dilakukan, termasuk di Simpang Kepri Mall. Namun, sejak dibangun trash rack (penangkap sampah) dan pelebaran jalan, banjir masih terjadi. Kami akan segera duduk bersama BP Batam untuk mencari solusi yang lebih efektif,” kata Wan Taufik.
Menurut data dari DBM-SDA Batam, terdapat setidaknya 21 titik rawan banjir di kota ini. Banjir tidak hanya melanda jalan raya, tetapi juga kawasan perumahan, seperti di daerah Jodoh, Nagoya, Tiban, Bengkong, dan Marina.
Wan Taufik menjelaskan, bahwa pemerintah telah menyiapkan dua pendekatan dalam menangani masalah banjir, yaitu penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pihaknya rutin melakukan pembersihan dan normalisasi saluran air, baik menggunakan alat berat maupun tenaga manusia.
“Untuk jangka panjang, kami akan membangun drainase permanen di daerah-daerah yang aliran airnya masih dapat mengandalkan gravitasi. Sementara untuk daerah yang dipengaruhi oleh pasang air laut, kami akan menggunakan sistem polder, yaitu dengan membangun fasilitas fisik seperti saluran drainase, kolam retensi, dan pompa air yang dikelola secara terpadu,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pemulihan fungsi daerah resapan air di hulu melalui penghijauan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat dan mengurangi risiko banjir.
Selain curah hujan tinggi, tata guna lahan, sampai kapasitas daya tampung menjadi penyebab atau faktor utama banjir yang kerap terjadi di Batam. Jika daerah resapan air limpasannya sedikit, tidak semua air hujan menjadi air permukaan.
Pemerintah pun tak berkelit bahwa banjir disebabkan juga akan daya tampung saluran yang sudah tak mampu menampung debit air. Kawasan Jodoh dan Nagoya, misalnya. Lingkungan di sana sudah tertata, meliputi bangunan, jalan, maupun drainase. Mustahil jika konturnya dinaikkan. Sementara, syarat pengaliran lewat gravitas itu cuma mengandalkan kemiringan tanah.
“Kinerja drainase tidak semuanya maksimal. Ada juga beberapa memang persoalan utilitas di dalam saluran yang mengganggu aliran. Kalau untuk Batam ini, 100 persen masih memanfaatkan pengaliran gravitasi” kata Kepala DBM-SDA, Suhar.
Kapasitas saluran air di lingkungan yang dimaksudkan itu sudah maksimal. Secara logika, jika badan jalan diambil untuk pelebaran drainase, sama dengan mengambil badan jalan. Itu tidak mungkin dilakukan.
“Fakta yang kita hadapi di sana, kita tak bisa melebarkan saluran, kita tidak bisa meninggikan lingkungan. Kapasitas tetap sama. Kita juga tidak bisa menjamin kecepatan aliran karena kemiringan saluran sedikit. Satu-satunya upaya pengentasan masalah banjir yakni dengan dipompa,” kata dia.
DBM-SDA bakal segera membahas dan mengusulkan pengadaan sistem pompa air tersebut ke DPRD Batam. Satu unit pompa semi lengkap berserta konstrukainya, ditaksir mencapai Rp20 miliar.
Sistem pompa itu dinilai yang paling efektif mengatasi banjir, sebab mampu membuang 1.800 kubik air per menit. Untuk tahap awal, paling tidak Batam membutuhkan empat hingga lima titik penempatan pompa air.
“Marina, Bengkong, itu juga dibutuhkan (pompa air). Sementara Jodoh, Nagoya, mungkin ada tiga kebutuhan. Kita bukannya mengistimewakan kawasan Jodoh dan Nagoya, tapi memang sekarang di sana itu lebih rentan banjir,” ujar Suhar.
Ia melihat, bahwa solusi pengentasan masalah banjir harus secara komprehensif dan tidak serta merta dengan solusi teknis semata. Solusi komprehensif yang dimaksud mulai dari pendekatan kebijakan, sampai ke teknisnya. Hal itu harus berjalan bersamaan.
“Sedapat mungkin kita bisa mempertahankan daerah resapan yang masih tersisa. Paling tidak mengurangi air limpasan,” kata dia. (*)
Reporter: Arjuna
