batampos – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan terhambatnya pembangunan Puskesmas pada tahun depan. Menurut Didi, hal ini disebabkan oleh peraturan dari kementerian yang menetapkan bahwa setiap kecamatan hanya boleh memiliki maksimal dua Puskesmas. Akibatnya, dana dari pemerintah pusat tidak akan dialokasikan lagi untuk kecamatan-kecamatan yang sudah memiliki dua Puskesmas.
Didi menjelaskan bahwa rasio ideal antara jumlah penduduk dan Puskesmas menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah 1 Puskesmas untuk setiap 30.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Batam yang mencapai sekitar 1,2 juta, kota ini seharusnya membutuhkan sekitar 40 Puskesmas untuk memenuhi standar WHO.
Namun, penyebaran penduduk yang tidak merata di Batam membuat pemenuhan rasio ini menjadi sulit.
“Sebagai contoh, Kecamatan Belakang Padang dan Bulang, meskipun jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, sudah memiliki satu Puskesmas masing-masing, ” ujarnya, Selasa (10/9).
Dalam situasi saat ini, kata Didi, dengan adanya 30 Puskesmas di Batam, jumlah tersebut dianggap sudah memadai. Namun, batasan yang diberlakukan oleh kementerian membatasi pembangunan Puskesmas baru di kecamatan-kecamatan yang sudah memiliki dua Puskesmas, sehingga menghambat peluang untuk mendapatkan bantuan dana pusat untuk pembangunan Puskesmas tambahan.
Sebagai solusi untuk masalah ini, Kusmarjadi menyarankan agar pembangunan Puskesmas bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota. Tahun ini, Pemerintah Kota Batam sedang membangun satu Puskesmas tambahan, yaitu Puskesmas Pelunggut, yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
Kusmarjadi menekankan pentingnya memiliki banyak Puskesmas, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pengobatan, tetapi juga untuk layanan promotif dan preventif. Meskipun Batam sudah memiliki lebih dari 100 klinik dan lebih dari 20 rumah sakit yang memadai untuk layanan pengobatan, pelayanan kesehatan promotif dan preventif masih sangat kurang. Sebagai contoh, kegiatan imunisasi atau vaksinasi mayoritas hanya diselenggarakan oleh Puskesmas.
“Sekitar 60-70% dari sasaran imunisasi di provinsi ditangani oleh 21 Puskesmas di Batam. Sementara di kabupaten atau kota lain dengan jumlah sasaran lebih kecil, seperti Bintan dan Tanjung Pinang, memiliki jumlah Puskesmas yang hampir sama atau bahkan lebih banyak, dengan rasio penduduk terhadap Puskesmas yang memenuhi standar WHO, ” tambahnya.
Didi berharap pemerintah provinsi dapat membantu dalam pembangunan Puskesmas, terutama karena keterbatasan dana dari pusat. Dengan tambahan Puskesmas dari APBD Batam, saat ini terdapat 22 Puskesmas di Batam. Namun, perhitungan kebutuhan menunjukkan bahwa setidaknya masih diperlukan tambahan minimal delapan Puskesmas lagi untuk meringankan beban kerja petugas kesehatan.
“Sebagai ilustrasi, Batam Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 hanya dilayani oleh dua Puskesmas, padahal jumlah penduduknya hampir menyamai penduduk satu kabupaten Bintan atau kota Tanjung Pinang, yang masing-masing dilayani oleh 16-20 Puskesmas. Hal ini menunjukkan betapa beratnya beban kerja petugas Puskesmas di Batam, ” sebutnya.
Didi juga menyoroti masalah tunjangan untuk petugas Puskesmas, yang seharusnya setara dengan OPD kelas A seperti Bapelitbang, BKD, BPKAD, dan Bapenda. Namun, kenyataannya tunjangan mereka masih jauh di bawah standar, meskipun beban kerja mereka lebih berat.
Ia berharap agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung pembangunan Puskesmas dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat di Batam. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
