batampos– Pemerhati kebijakan publik Kota Batam, Rikson Tampubolon, kembali mengkritik kondisi transportasi publik di Batam, khususnya terkait keterbatasan operasional Trans Batam yang dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama pekerja industri dengan jam kerja di luar jadwal reguler. Ia mendesak perpanjangan jam operasional Trans Batam hingga tengah malam untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saat ini, Trans Batam hanya beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 6 sore. Padahal, sebagai kota industri, banyak pekerja yang masuk pada shift malam, bahkan hingga jam 11 malam, dan baru pulang pada subuh dini hari. Kalau tidak bisa beroperasi sampai 24 jam. Ya minimal sampai tengah malamlah beroperasinya. mengingat masih banyak pekerja kita yang masuk dan pulang kerja sampai tengah malam. Kota industri seperti Batam seharusnya memiliki layanan transportasi publik yang lebih fleksibel, humanis dan menjawab kebutuhan warganya,” ungkap Rikson, Direktur Eksekutif Batam Labour and Public Policies, yang juga alumnus program magister perencanaan pembangunann Universitas Sumatera Utara ini.
BACA JUGA:Â Rikson Nilai Tarif Parkir Berlangganan di Kota Batam Mahal
Data dari Dinas Perhubungan Kota Batam (2023) mencatat bahwa saat ini terdapat 62 unit bus Trans Batam yang beroperasi yang mencakup 8 koridor, dengan rata-rata usia kendaraan mencapai 9 hingga 10 tahun. Meskipun baru-baru ini ditambahkan 20 unit bus baru, Rikson menilai bahwa jumlah ini masih kurang mencukupi kebutuhan mobilitas masyarakat. Mengingatnya minimnya perhatian pemerintah kita dalam membenahi transportasi publik kita selama ini. secara kasat mata kita bisa melihat dari kondisi halte-halte bus kita jauh dari kesan baik dan terurus.
Rikson yang berprofesi sebagai dosen di Kota Batam ini juga menyoroti pentingnya melibatkan angkutan umum lokal seperti Angkot Lokal dan Bimbar dalam membangun ekosistem transportasi publik yang terintegrasi. “Kita bisa mencontoh sistem integrasi transportasi publik seperti JakLingko (Trans Jakarta) di Jakarta. Angkot dan Bimbar bisa memainkan peran penting untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani bus, terutama di daerah perumahan dan kawasan padat penduduk dan pelosok-pelosok kota,” ujarnya.
Selain itu, Rikson yang juga pengurus di Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Kepri ini menekankan bahwa Batam yang bercita-cita menjadi bandar dunia madani harus serius mengembangkan transportasi publik yang dapat diakses oleh semua kalangan, dengan pelayanan yang berkualitas dan operasional yang lebih fleksibel. Ia berharap bahwa kebijakan ini menjadi perhatian bagi anggota DPRD Batam yang baru dilantik serta para calon walikota yang akan datang.
“Kota Batam memiliki potensi besar sebagai kota industri dan pariwisata, namun tanpa dukungan transportasi publik yang efisien, masyarakat dan ekonomi kota akan sulit bergerak maju. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan kebijakan yang pro-mobilitas, salah satunya dengan memperpanjang jam operasional dan meningkatkan layanan transportasi publik,” tegas Rikson. (*)
