batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, menilai kemudahan investasi yang ditawarkan Johor-Singapore Special Economic Zone (SEZ) sebagai ancaman serius bagi daya tarik investasi di Batam.
Johor yang dikembangkan oleh Pemerintah Malaysia dan Singapura telah mengumumkan berbagai kemudahan pajak, salah satunya adalah pemberian tarif pajak 5 persen hingga 20 tahun (10+10 tahun) dan insentif untuk Industrial Building Allowance sebesar 10 persen.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid mengatakan, perbedaan kebijakan fiskal, khususnya terkait pajak, antara Johor dan Batam bisa mengalihkan minat investor dari Indonesia ke negara tetangga. Perbedaan tarif corporate tax yang signifikan ini berpotensi merugikan Batam sebagai destinasi investasi dan saingan Johor.
Menurutnya, fasilitas Free Trade Zone (FTZ) yang ada di Batam tidak lagi cukup menarik bagi investor, terutama di tengah situasi pasar global yang sedang tidak stabil.
“Tingginya pajak corporate tax membuat Batam menjadi kurang menarik. Walaupun kita punya fasilitas FTZ, tapi di tengah kondisi pasar global yang gonjang-ganjing saat ini, FTZ saja tidak cukup untuk menarik minat investor,” katanya, Kamis (26/9).
Meski hingga kini belum ada laporan tentang relokasi perusahaan dari Batam ke Johor, dia mengingatkan potensi tersebut selalu ada, terutama bagi calon investor yang sedang meninjau kedua lokasi.
“Dampak yang dirasakan pengusaha saat ini belum ada, baik itu relokasi maupun pengurangan investasi. Tapi kalau ada calon investor yang melihat Batam dan Johor, kemungkinan besar mereka akan memilih Johor. Meski kita belum tahu pasti, ancaman ini tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Apindo Batam menyarankan pemerintah Indonesia memberikan insentif fiskal yang lebih kompetitif. Namun, Rafki juga memahami bahwa pemerintah saat ini berada dalam tekanan fiskal yang besar.
Berbagai program kebijakan yang menyasar subsidi bagi masyarakat kecil, seperti makan siang gratis dan bantuan sosial, membutuhkan anggaran yang signifikan.
“Untuk menjaga ruang fiskal besar, kemungkinan tarif pajak kalau tidak dipertahankan, ya dinaikkan. Atau objek pajak diperluas,” kata Rafki.
Lalu, memperluas objek pajak dan menambah pajak baru merupakan opsi yang logis untuk menjaga stabilitas fiskal.
Selain insentif pajak, ia turut menyoroti infrastruktur di Batam yang masih bisa ditingkatkan, khususnya dalam menekan biaya logistik. “Sejak lama kita sampaikan ke pemerintah, perlu ada cara untuk menekan ongkos logistik pengiriman dari Batam ke luar negeri,” kata dia.
Rafki mengaku, FTZ telah memberikan manfaat besar bagi perkembangan Batam. Namun, dengan ketidakpastian pasar global saat ini, fasilitas FTZ saja tidak cukup untuk menarik lebih banyak investasi.
“Batam berkembang karena diberikan fasilitas FTZ, tapi dengan kondisi pasar global yang tidak menentu, FTZ kurang menarik bagi calon investor,” ujar dia. (*)
Reporter: Arjuna
