batampos – Dari 15.875 nelayan yang terdaftar di Kota Batam, hanya sekitar 7.000-an yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB), sehingga banyak nelayan yang menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, mengatakan, bahwa kendala ini terutama dialami oleh nelayan yang berada di pulau-pulau hinterland, di mana mereka masih beroperasi secara mandiri.
Menurut Yudi, bantuan dari pemerintah yang dirancang untuk mendukung nelayan hanya dapat diberikan kepada kelompok usaha. Hingga Maret 2024, tercatat baru ada 750-an KUB yang terdaftar, namun hanya sekitar 607 KUB yang aktif.
“Pemberian bantuan ini didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwako) yang mengharuskan setiap kelompok memiliki minimal 10 anggota,” ujar Yudi, Minggu (6/10).
Di tahun 2024 ini, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perikanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,5 miliar untuk membantu kelompok usaha bersama nelayan. Bantuan ini mencakup sarana dan prasarana seperti boat, mesin, alat tangkap, serta asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk 3.500 nelayan yang telah tergabung dalam KUB.
“Tahun 2025 kita rencanakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan ini bertambah bagi 5.000 orang nelayan, ” tambahnya.
Yudi menekankan pentingnya asuransi bagi nelayan, mengingat risiko tinggi yang mereka hadapi saat bekerja di laut.
“Tahun lalu, sudah ada yang terkena petir, dan kami memberikan santunan serta beasiswa untuk keluarga yang terdampak,” ujarnya.
Selain itu, setiap KUB yang terbentuk sejak tahun 2018 telah membentuk badan hukum koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam dan usaha jual beli alat tangkap.
“Koperasi ini juga telah mendapat bantuan CSR dari BI, dan hingga saat ini terus berkembang,” jelas Yudi.
Melalui program ini, diharapkan nelayan di Batam dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengelola bantuan yang diberikan pemerintah dengan baik. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra
