batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mencakup siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA sederajat. Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan siswa, sekaligus mendorong perekonomian lokal.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa, menjelaskan bahwa program ini akan didukung dana dari APBD dan APBN. ”Program ini berlaku dari tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP yang terdata di Dinas Pendidikan Kota Batam. Sementara itu, SMA akan dibiayai melalui APBD Provinsi Kepri,” jelas Mustofa, Jumat (25/10).
Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut program makan siang bergizi ini diinisiasi berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah diterima DPRD Kota Batam. Setiap daerah diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping sebesar 10 persen dari total kebutuhan.
Dalam pembahasan anggaran, total kebutuhan dana untuk program ini mencapai Rp650 miliar, sehingga Batam harus menyiapkan dana pendamping sebesar Rp65 miliar. Dana ini akan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam tanpa mengurangi anggaran dinas-dinas lain.
“Untuk menutup kekurangan dana, pemerintah daerah akan menggunakan bantuan dari APBN, khususnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU),” jelasnya.
Dinas Pendidikan Kota Batam mengumumkan bahwa sebanyak 987 sekolah, dari tingkat PAUD hingga SMP akan menerima manfaat dari program makanan bergizi yang akan dilaksanakan mulai awal tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di seluruh Kota Batam.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan bahwa aspek kualitas dan kelayakan makanan menjadi fokus utama dalam program ini. Pihak penyedia makanan diharapkan dapat menyediakan makanan yang sesuai dengan standar gizi yang dianjurkan serta tetap menjaga kesegaran dan kebersihan makanan.
“Kami ingin memastikan makanan yang diberikan benar-benar dalam kondisi segar. Anak-anak harus menerima makanan yang layak dan segar,” ujar Tri.
Tri menambahkan bahwa Dinas Pendidikan akan melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan dan penggunaan anggaran setelah program ini berjalan. Mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan, diperlukan pengawasan ketat untuk menjamin bahwa dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan program.
Setiap porsi makan direncanakan bernilai Rp15 ribu, sehingga anggaran ini harus dikelola dengan baik agar makanan yang disajikan layak dan berkualitas. Terkait anggaran, Tri mengungkapkan bahwa saat ini alokasi dana untuk program ini masih direncanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam.
Anggaran tersebut dimasukkan dalam kategori Biaya Tidak Terduga (BTT), dan akan ditentukan secara rinci setelah adanya petunjuk teknis (juknis) yang mengatur pelaksanaan program ini. “Melalui program makanan bergizi ini, Dinas Pendidikan Kota Batam berharap dapat memberikan asupan bergizi kepada para siswa demi mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal,” katanya.
Sebelumnya, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Andi Agung, mengatakan bahwa anggaran program MBG ini telah dibahas dan dianggarkan dalam APBD Kota Batam. Dengan dukungan dana dari APBD dan APBN, diharapkan program ini dapat berjalan lancar.
Menurut Andi Agung, selain mendukung kesehatan dan pendidikan siswa, program ini juga akan menguntungkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.
”Nantinya, UMKM kemungkinan akan dilibatkan dalam penye-diaan makanan. Namun, harus dipastikan bahwa makanan yang disediakan bergizi dan higienis,” kata Andi.
Program makan siang gratis ini diharapkan dapat menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian di Kota Batam.
Sementara itu, ekonom Kep-ri, Rafki Rasyid, mengulas berbagai potensi dampak ekonomi yang mungkin timbul dari program ini, termasuk pengaruhnya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), anggaran negara, serta prospek keberlanjutannya. Menurut dia, program MBG berpotensi menggerakkan perekonomian secara signifikan apabila pemerintah melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan bergizi.
Keterlibatan UMKM dalam program ini, menurutnya, akan mempermudah pemerataan manfaat ekonomi. “Penye-diaan makanan bergizi gratis ini sebaiknya disebar ke UMKM agar mereka turut mendapat manfaat. Jangan sampai program ini hanya dikelola oleh satu atau dua perusahaan besar saja,” ujarnya, Jumat (25/10).
Rafki meyakini bahwa program MBG tidak akan memicu inflasi. Menurutnya, inflasi adalah fenomena moneter yang dipicu oleh peningkatan jumlah uang beredar.
”Program MBG tidak akan menyebabkan inflasi karena tidak berdampak langsung pada jumlah uang beredar,” ujarnya.
Namun, Rafki mengakui bah-wa pembiayaan program MBG berpotensi membebani angga-ran negara dalam jangka panjang. Pemerintah memiliki dua pilihan untuk menutup anggaran program ini: mengalihkan anggaran dari sektor lain atau menambah utang.
”Tak ada masalah dengan utang selama pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan utang tersebut. Masalah baru timbul jika ekonomi tidak tumbuh,” ujar dia.
Pria yang juga menjabat Ketua Apindo Batam ini juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar program MBG tidak mengorbankan proyek-proyek lain, seperti infrastruktur. Rafki menyebut MBG dapat menjadi kebijakan jangka panjang selama masa jabatan Presiden Prabowo.
Namun, ia mengingatkan bahwa MBG akan dievaluasi seiring waktu. Jika ternyata tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, ada kemungkinan program ini dihentikan, meskipun kecil kemungkinannya.
Ia juga menyebutkan potensi dampak positif yang akan dirasakan masyarakat, terutama di kalangan keluarga kurang mampu. “Program ini akan menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial karena menjangkau anak-anak sekolah dan keluarga miskin,” kata Rafki.
Kendati banyak manfaat yang mungkin dirasakan, Rafki menyoroti risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah serta potensi manipulasi oleh beberapa kelompok elite. Untuk memitigasi risiko ini, Rafki menyarankan agar pemerintah mengarahkan distribusi MBG ke UMKM lokal di setiap daerah.
Di sisi lain, khusus untuk wilayah kepulauan seperti Batam, dia yakin batasan geografis tidak akan menghambat implementasi program selama pemerintah arif dalam membagi anggaran kepada UMKM.
“Asalkan UMKM daerah diberdayakan, program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di daerah kepulauan seperti Batam,” kata Rafki.
Dengan berbagai potensi positif dan tantangan yang ada, Rafki berharap program MBG dapat memberikan dampak positif yang merata, sekaligus memperkuat perekonomian di berbagai daerah. ”Program ini harus berjalan dengan distribusi yang adil agar benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat luas, terutama di daerah,” kata dia. (*)
