batampos – Debat di Pilkada Batam berlangsung hangat. Berbagai isu mengenai permasalahan yang terjadi di Batam dibahas dalam debat itu. Mulai isu pengangguran hingga UMKM.
Kedua calon Wali Kota Batam, Nuryanto maupun Amsakar Achmad saling beradu strategi dalam menyelesaikan permasalahan dan problem yang dihadapi Kota Batam.
Keduanya memaparkan solusi untuk mengatasi pengangguran serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Batam.
Calon Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, investasi di Batam melonjak dalam tiga tahun terakhir. Namun, hal ini belum berdampak signifikan pada peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Ia mengatakan, banyak perusahaan yang beroperasi di Batam cenderung merekrut tenaga kerja dari luar daerah melalui perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI).
“Kami sudah mencermati data tiga tahun terakhir, dan meskipun investasi mengalami lompatan besar, lapangan kerja untuk warga Batam masih kurang. Hal ini karena sebagian besar tenaga kerja berasal dari luar daerah,” ujar Amsakar.
Demi mengatasi permasalahan itu, Amsakar memaparkan beberapa rencana. Pertama dengan menjalin kerja sama dengan Forum HRD di Batam, untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dalam satu hingga dua tahun ke depan.
Balai Latihan Kerja (BLK) yang dibangun saat ini, kata dia, masih belum maksimal. Oleh sebab itu, ia akan menjalin komunikasi langsung ke kementerian terkait, agar BLK di Batam mendapatkan alat dan fasilitas yang mumpuni.
”10 hingga 15 persen tenaga kerja yang diserap adalah warga lokal, jika terpilih kami akan berusaha menerapakan hal itu,” tuturnya.
Soal UMKM dan peningkatan ekonomi, Amsakar menyebut, bahwa meskipun ada sejumlah program UMKM, langkah konkret untuk membantu UMKM naik kelas belum tampak. Menurutnya, Pemko Batam perlu melakukan inovasi agar UMKM bisa benar-benar berkembang.
“Kami sudah melakukan pembenahan dalam hal kemasan produk, tetapi perlu ada langkah berbeda yang lebih signifikan,” kata Amsakar.
Sementara itu, Nuryanto yang akrab disapa Cak Nur, menyoroti kurangnya persiapan bagi calon tenaga kerja lokal di Batam. Ia mengungkapkan, bahwa pekerja tanpa keterampilan (non-skill) sulit mendapatkan pekerjaan, karena minimnya fasilitas pelatihan dan sertifikasi di Batam.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar bisa bersaing di pasar kerja. Ia juga mengkritik minimnya dukungan untuk memperoleh sertifikasi, yang semakin menyulitkan tenaga kerja lokal.
Terkait masalah UMKM dan ekonomi, Cak Nur menegaskan, NADI (Nuryanto dan Hardi Hood) akan memberikan kemudahan berusaha, sesuai dengan visinya untuk menjadikan Batam sebagai kota ramah usaha. Ia berkomitmen, memberikan kemudahan perizinan dan mengundang investor besar untuk berinvestasi di Batam.
“Kami akan mendukung UMKM dengan bantuan modal hingga Rp25 juta, sekaligus memberikan pelatihan pemasaran dan teknologi. Kami tidak hanya mendanai, tetapi juga mendampingi mereka dari awal hingga produk mereka siap dijual,” ujar Cak Nur.
Ia mengatakan, sudah menyiapkan berbagai langkah konkret, untuk mendorong UMKM di Batam naik kelas. Selain itu, kata Cak Nur, pemerintah juga harus memanfaatkan kehadiran investor besar untuk mendorong perekonomian lokal.
Menurutnya, jika investor besar beroperasi di Batam, pemerintah sebaiknya memberikan peluang kepada pelaku usaha lokal untuk menyediakan barang atau jasa yang diperlukan, tanpa perlu melakukan impor.
”Misalnya soal palet, tak perlu impor. Kasih ke pelaku usaha lokal saja,” tuturnya.
Kembali ke Amsakar. Ia menilai program 5M, yang mencakup kemudahan dalam berusaha, bekerja, sekolah, berobat, dan beribadah, hanya sekadar retorika yang menjual janji tanpa landasan yang konkret.
”Bagaimana semua bisa semudah itu? Jangan sampai masyarakat terlena dengan program 5M yang hanya menjadi retorika,” kata Amsakar, Jumat (1/11).
Menanggapi kritik tersebut, Calon Wakil Wali Kota Batam, Hardi Hood, membantah program 5M hanyalah retorika. Ia menegaskan bahwa meskipun proses pelaksanaan mungkin penuh tantangan bagi pemerintah, manfaatnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat.
“Bagi pemerintah, pelaksanaannya memang sulit. Tapi, bagi masyarakat, ini semua harus mudah. Kami bekerja keras agar masyarakat bisa menikmati kemudahan,” kata Hardi.
Tidak hanya soal kemudahan, Hardi juga menekankan pentingnya muatan lokal dalam dunia pendidikan, mengingat visi Indonesia Emas 2045. Hardi berargumen bahwa penguatan budaya lokal akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk kehadiran kecerdasan buatan (AI).
”Pada 2045, kita akan berhadapan dengan AI. Untuk itu, kita perlu masyarakat yang kuat berkarakter dan bijak terhadap budaya leluhur. Anak-anak di Batam harus memiliki identitas Melayu yang kuat agar mampu bersaing secara internasional,” ungkap Hardi.
Dalam kesempatan yang sama, Nuryanto, calon Wali Kota Batam memberikan pernyataan serupa. Ia menyebut bahwa program 5M adalah bagian dari komitmen mereka dalam mempermudah kehidupan warga Batam.
”Visi dan misi kami adalah menghadirkan kemudahan untuk masyarakat Batam. Dengan transparansi dan pelayanan yang cepat, pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata,” ujarnya.
Lebih jauh, Nuryanto menyebut bahwa kunci keberhasilan program ini adalah keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menghadirkan kemudahan dan pelayanan prima bagi masyarakat.
”Jika ada komitmen, pasti ada jalan. Salah satunya dengan menciptakan lapangan kerja bagi warga Batam. Kami bahkan sudah berkomitmen dengan para pengusaha agar mengutamakan tenaga kerja lokal daripada merekrut pekerja dari luar Batam,” ujarnya.
Jadi Acuan Pemilih Tentukan Pilihan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menyelenggarakan debat publik sebagai sarana pendidikan politik dan acuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua KPU Kota Batam, Mawardi, menjelaskan, bahwa debat publik antara pasangan calon wali kota mengusung tema ”Penguatan Pembangunan Inklusif dan Transformatif Menuju Batam Emas 2045”.
Debat yang telah berlangsung tersebut , menurutnya, merupakan metode kampanye yang disediakan KPU, sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memahami visi, misi, dan program kerja calon pemimpin mereka.
”Debat publik ini adalah metode kampanye yang difasilitasi KPU, sehingga menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat,” katadia, Jumat (1/11).
Pada forum ini, pasangan calon akan menyampaikan visi, misi, serta rencana kerja yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Debat publik ini diharapkan menjadi referensi bagi pemilih. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka,
“Sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pemilih dalam menentukan pilihan di hari pemungutan suara,” ujarnya.
Menurut Mawardi, penyelenggaraan debat publik telah diatur dalam PKPU Nomor 13 dan SK KPU Nomor 1363. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi bagi pasangan calon dan KPU menjelang pelaksanaan tahap akhir Pilkada.
”Setelah tahapan kampanye, kita akan menuju tahap puncak, yakni pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024,” ujarnya. (*)
Reporter : ARJUNA / AZIS MAULANA
