batampos – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, menekankan perlunya kajian dan riset mendalam terkait rencana pemerintah pusat untuk mengembalikan Ujian Nasional (UN) sebagai standar kelulusan siswa.
Menurutnya, sosialisasi yang matang diperlukan agar kebijakan ini tidak menambah beban bagi siswa dan mencegah potensi masalah baru dalam sistem pendidikan.
“Standarisasi kelulusan memang penting sebagai ukuran keberhasilan siswa, namun harus dipertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk kesiapan psikologis, kognitif, dan psikomotorik siswa,” ujarnya, Senin (11/11).
Baca Juga: Masyarakat Batam Kurang Minati E-Paspor, Selisih Harga Jadi Faktor Utama
Politisi PKB ini juga menyoroti pentingnya peran guru dalam proses pengambilan keputusan terkait UN.
Lebih lanjut, Surya menegaskan bahwa kebijakan UN seharusnya berlandaskan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi yang berakhlak mulia.
“Batam siap bila akhirnya UN diberlakukan kembali, mengingat kemajuan pendidikan di kota ini yang terus berkembang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyatakan bahwa pihaknya siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan kembali UN.
Baca Juga: Masyarakat Batam Kurang Minati E-Paspor, Selisih Harga Jadi Faktor Utama
Namun, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan final dari Kementerian Pendidikan terkait wacana ini.
“Kami mendukung kebijakan ini, tetapi tetap menunggu evaluasi kurikulum dari pemerintah pusat. Penerapan UN pasti akan berdampak pada sistem pendidikan, terutama pada metode Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mungkin akan berbasis nilai UN,” ujar Tri.
Menurutnya, perubahan tersebut bisa mempengaruhi sistem PPDB, di mana nilai UN akan menjadi faktor penentu bagi siswa dalam proses penerimaan.
Meski demikian, Tri menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat, dan pihaknya akan mengikuti arahan tersebut.
Baca Juga: Polisi Dalami Kecelakaan Kerja yang Menimpa WN Bangladesh di Tanjunguncang
Tri juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Batam saat ini sedang menunggu kebijakan dari Presiden Prabowo terkait program sekolah unggulan terintegrasi.
“Kami berharap kebijakan yang nanti diterapkan dapat membawa sistem pendidikan ke arah yang lebih baik,” tutupnya. (*)
Reporter: Azis Maulana
