batampos – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sampah, termasuk dengan menjajaki peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik (PLTSA). Namun, hingga kini, rencana ini belum terealisasi.
”Kita masih berharap bisa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengolahan sampah menjadi energi. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Batam, Eka Suryanto, Selasa (12/11).
Saat ini, DLH Batam memanfaatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang luas lahannya masih cukup memadai. Namun, sebelum dapat digunakan lebih lanjut, lahan ini harus melalui proses pembangunan sel terlebih dahulu.
”TPA kita memang luas, tapi harus dibangun sel dulu. Itu sebabnya kami sedang mencari pihak ketiga untuk bisa mengolah sampah menjadi energi,” tambah Eka.
DLH Batam sebenarnya sudah mulai mengimplementasikan beberapa inisiatif dalam pengelolaan sampah. Salah satunya adalah dengan mengolah sampah menjadi paving block.
Inisiatif ini bukan hanya membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga mendukung pembangunan fasilitas umum di Batam. Bahkan, sebuah musala sudah berhasil dibangun menggunakan paving block dari hasil pengolahan sampah tersebut.
Selain itu, DLH Batam juga gencar menggalakkan program bank sampah, yang bertujuan untuk mengurangi sampah sekaligus memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Melalui bank sampah, warga dapat mengumpulkan dan memilah sampah yang masih memiliki nilai jual, seperti plastik, kertas, dan logam, untuk kemudian dikumpulkan dan diolah kembali.
”Langkah ini kami harap dapat mengurai sampah yang bernilai ekonomis dan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri,” terang Eka.
Dengan berbagai upaya ini, DLH Batam berharap pengelolaan sampah di kota ini dapat berjalan lebih baik, mes-ki tantangan untuk merealisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) masih ada. Ke depannya, DLH Batam berkomitmen menjalin komunikasi dan mencari investor yang tertarik untuk bekerja sama dalam pengembangan PLTSa sebagai solusi jangka panjang untuk penge-lolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.
Sekretaris Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono, mengatakan, sudah seharusnya Pemko Batam memiliki sistem pengolahan sampah yang memakai teknologi modern guna keseimbangan TPA Punggur. Menurutnya, beberapa waktu lalu sudah ada beberapa investor yang akan mena-namkan modal untuk penge-lolaan TPA Punggur. Hanya saja mereka menawarkan biaya (cost) yang sangat tinggi sehingga membebani APBD.
”Ada juga investor yang sudah datang ke DPRD, namun karena biaya pengelolaan sampai ke TPA Punggur sangat tinggi dan cukup membebani APBD kita. Makanya kita berharap ada solusi jangka panjang, teknologi pengolahan sampah modern namun tidak menguras APBD kita,” kata Djoko.
Ia mencontohkan ketika melakukan kunjungan kerja ke TPA Manggar, Kalimantan Timur. TPA ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menghasilkan gas metana, tetapi juga memasok biomassa untuk co-firing PLTU Teluk Balikpapan.
Penumpukan sampah yang dimanfaatkan di TPA Manggar menghasilkan gas metana yang dijadikan energi baru terbarukan. ”Di Manggar, sampah bisa dimaksimalkan menjadi diesel. Cuma memang butuh anggaran untuk instalasi. Selain itu, biayanya juga tak terlalu besar dibandingkan dengan teknologi lain dan bisa diterapkan di Batam,” ujar Djoko.
Ia menyebutkan, dengan menggunakan teknologi canggih yang dapat mengubah fungsi atau memusnahkan sampah, tumpukan sampah tidak akan semakin meningkat setiap harinya.
”Ke depan, mau tidak mau kita harus menerapkan teknologi pengolahan sampah yang modern ini,” ucap Djoko.
Terkait armada, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam telah mengusulkan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk pengadaan armada baru pada tahun 2025. Penga-daan ini ditujukan untuk mengganti atau memperbarui kendaraan pengangkut sampah yang sudah tidak layak pakai, terutama armada amrol yang terakhir kali dibeli pada tahun anggaran 2013 dan 2014.
Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Batam, Eka Suryanto, mengatakan bahwa pengusulan ini telah disampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) dan DPRD Kota Batam dan sudah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025. Nantinya, pengadaan armada baru ini akan diperuntukkan bagi delapan kecamatan di Batam, kecuali Kecamatan Bengkong yang sudah menerima pengadaan serupa tahun ini.
”Pengadaan ini untuk meningkatkan efektivitas layanan kebersihan. Kita harapkan bisa mengatasi masalah keterbatasan armada, yang saat ini tidak sesuai kebutuhan,” ungkap Eka, Selasa (12/11).
Menurutnya, pengadaan armada tersebut mencakup 14 unit armada amrol, 2 unit dump truck, 40 bak kontainer, serta satu unit alat berat. Ditambah Eka, armada amrol menjadi prioritas karena kondisinya paling banyak menga-lami kerusakan setelah lebih dari satu dekade digunakan tanpa pembaruan signifikan.
”Amrol kebanyakan dibeli 2013 dan 2014, sehingga banyak yang sudah tidak layak pakai,” jelasnya.
Eka juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dari DPRD, terutama mengingat adanya kepemimpinan baru, baik di tingkat wali kota maupun dewan, yang diharapkan membawa perhatian lebih terhadap kebutuhan kebersihan dan penge-lolaan sampah di Kota Batam.
”Dengan kepemimpinan baru, harapannya alokasi anggaran di APBD Perubahan bisa ditambah sesuai kebutuhan,” ujar Eka.
Ia menambahkan bahwa dalam usulan KUA-PPAS, proyek ini sudah diajukan sebagai salah satu proyek strategis untuk tahun depan.
”Kami harap dengan penambahan armada dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, seiring dengan peremajaan armada yang sudah tidak layak tersebut,” pungkasnya.
Di lain pihak, Wakil Ketua III DPRD Batam, Hendra Asman, menjelaskan bahwa pengadaan ini telah masuk dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan diusulkan untuk direalisasikan pada 2025. Kebutuhan pengadaan armada truk sampah baru yang lebih layak ini, katanya, sudah sangat perlu.
Hendra mengatakan sudah banyak armada yang tak la-yak, dan masukan dari masya-rakat telah didiskusikan bersama pemerintah kota.
”Akan segera dibahas bersama Badan Anggaran, dan kami berupaya memaksimalkan program ini,” ujarnya.
Hendra mengakui bahwa kondisi armada truk sampah yang ada saat ini jauh dari layak, sehingga berdampak buruk pada kebersihan Kota Batam.
”Ini menjadi perhatian bersama, dan saya yakin dengan kepemimpinan yang baru, kita bisa menyelesaikan persoalan, baik dari hulu hingga hilir,” tambah politisi Golkar tersebut. (*)
