Foto: Yulitavia/ Batam Pos
batampos– Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad memberikan pandangan terkait kebijakan ex-officio yang melekat pada jabatan kepala daerah di Batam.
Ketentuan ini merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
“Ex-officio ini adalah kebijakan Bapak Presiden. Di Pasal 2A, ayat 1A dalam peraturan itu disebutkan bahwa Wali Kota Batam juga merangkap sebagai Kepala BP Batam,” katanya, Kamis (16/1).
Menurutnya, selama aturan tersebut belum dicabut, maka ketentuan itu masih berlaku. Namun, dia juga tak menutup ruang bagi perubahan kebijakan jika pemerintah pusat memutuskan untuk mengatur ulang peran ex-officio.
“Kalau presiden punya kebijakan tertentu, misalnya untuk penguatan peran atau menugaskan wali kota dan wakil wali kota fokus mengurus Kota Batam saja, itu sepenuhnya menjadi wewenang presiden dan kementerian teknis. Mereka yang paling memahami konteks ini,” ujar Amsakar.
Dirinya menegaskan kesiapan bersama wakilnya, Li Claudia Chandra, untuk menjalankan tugas apa pun yang diamanatkan.
“Kami berdua sangat siap. Mau yes atau no, kami sangat siap,” katanya.
BACA JUGA: Perombakan OPD Pemko Batam, Amsakar Sebut Loyalitas dan Kompetensi Jadi Prioritas
Amsakar juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan membuat keputusan terbaik untuk Batam, BP Batam, dan Indonesia secara keseluruhan. Hal ini, menjadi landasan utama untuk mendukung kebijakan yang nantinya akan diterapkan.
Di tengah beredarnya isu bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam bakal menduduki jabatan sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, Amsakar menegaskan belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Belum ada kisi-kisi dari pusat. Pelantikan saja belum, macam mana, lah,” katanya sambil bercanda.
Meski demikian, segala keputusan terkait Batam harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, baik untuk kepentingan daerah maupun nasional. Oleh karena itu, Amsakar mengajak semua pihak untuk bersabar menanti arahan resmi.
Sebagai salah satu wilayah strategis Indonesia, Batam memiliki tantangan besar dalam mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Amsakar menyadari pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BP Batam untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.
“Yang jelas, presiden pasti punya pertimbangan yang matang. Kami hanya akan menjalankan amanah sesuai aturan dan kebijakan yang ditetapkan,” kata dia. (*)
Reporter: Arjuna
