F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam mengambil langkah serius untuk mengatasi persoalan persampahan dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menegaskan bahwa pengelolaan sampah akan difokuskan pada dua aspek utama: pengelolaan di hulu dan di hilir.
Pengelolaan di hulu akan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT), sementara pengelolaan di hilir akan melibatkan pihak ketiga untuk mendukung efektivitas dan efisiensi.
“Kita susun konsep pengelolaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Ini bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi tanggung jawab bersama. DLH juga diminta untuk menyusun kebutuhan anggaran secara detail, mulai dari sarana prasarana, tenaga kerja, hingga operasional UPT,” ujar Jefridin, Rabu (22/1).
Saat ini, Kota Batam menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah, seperti keterbatasan armada pengangkutan dan sarana prasarana yang memadai.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah merumuskan beberapa langkah strategis, termasuk penambahan armada pengangkutan seperti arm roll dan compactor hingga tahun 2045.
Selain itu, program edukasi kepada masyarakat akan ditingkatkan untuk mendorong kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga.
Data menunjukkan bahwa volume sampah di Kota Batam terus meningkat setiap harinya, sehingga langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Dengan konsep ini, kami optimistis berbagai tantangan yang ada dapat diatasi. Pengelolaan sampah yang baik adalah kunci untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan masyarakat Kota Batam,” tambah Jefridin.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozie, mengungkapkan bahwa pemerintah telah merencanakan penambahan armada pengangkutan berupa 14 unit arm roll , 2 unit dump truck, serta 1 alat berat jenis bulldozer. Selain itu, akan ada pengadaan 40 bin kontainer sampah baru.
“Penambahan armada ini difokuskan untuk menggantikan alat-alat yang sudah tidak layak pakai. Saat ini, ada 34 unit alat yang tidak bisa digunakan lagi. Meski begitu, tahun ini tidak ada penambahan tenaga kerja,” ujar Herman Rozie (*)
Reporter : AZIS MAULANA
