batampos – Kebijakan penggunaan Fuel Card Pertalite Subsidi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam menuai sorotan dari masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi kebijakan ini.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan, mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan demi mendapatkan kejelasan dan evaluasi terkait program tersebut.
“Kami telah mengatahui informasi ini yang rama di bincang masyarakat. Untuk itu, kami akan memanggil Disperindag dalam RDP sekaligus melakukan evaluasi triwulan keempat,” ujar Safari, Rabu (22/1).
Meski kebijakan ini dinilai belum tepat, Safari menegaskan bahwa pembatalan program bukan menjadi opsi karena program ini masih tergolong baru.
“Kami ingin melihat terlebih dahulu perkembangan serta penjelasan dari pihak Disperindag terkait kebijakan ini sebelum mengambil keputusan lebih lanjut,” tambahnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mangihut Rajagukguk, turut menyampaikan pandangannya. Ia menyoroti bahwa penerapan Fuel Card untuk subsidi Pertalite hanya berlaku di Kota Batam, sementara kota-kota lain belum menerapkan kebijakan serupa.
“Setelah kami cek, hanya Batam yang menerapkan aturan ini. Di daerah lain, tidak ada kebijakan serupa,” ungkap Mangihut.
Selain itu, Mangihut menyebut bahwa asosiasi SPBU di Batam merasa keberatan dengan metode administrasi Fuel Card yang dinilai memberatkan operasional mereka.
“Kami di Komisi II DPRD tidak setuju dengan adanya potongan administrasi yang diterapkan. Disperindag perlu mengkaji ulang kebijakan ini agar lebih adil dan tidak merugikan pihak tertentu,” katanya.
Kebijakan Fuel Card Pertalite Subsidi ini diharapkan dapat segera dievaluasi agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat Batam. RDP yang akan digelar diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih baik untuk semua pihak. (*).
Reporter : AZIS MAULANA
