batampos – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (5/2) sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi yang berlangsung ini menyuarakan empat isu utama yang menjadi perhatian mereka.
Ketua BEM Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Muryadi Aguspriawan, menjelaskan aksi ini bertepatan dengan 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Hari ini kami turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah permasalahan, mulai dari pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), perusahaan yang beroperasi di Tanjunguncang tanpa izin, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga polemik Rempang Eco City,” ujarnya.
Muryadi juga menyoroti perusahaan yang beroperasi di Tanjunguncang tanpa izin resmi. Menurutnya, aktivitas perusahaan tersebut berdampak pada pencemaran lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
“Dampak polusinya sudah dirasakan warga, banyak yang mengalami gatal-gatal. Bahkan, hal ini juga sudah diketahui oleh lurah setempat,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa spanduk berisi tuntutan mereka serta menggunakan pengeras suara untuk menyuarakan aspirasi. Sejumlah aparat keamanan turut mengawal jalannya aksi guna memastikan situasi tetap kondusif.
Setelah berorasi di depan Kantor DPRD Batam, para mahasiswa kemudian diarahkan ke ruang Serbaguna DPRD Kota Batam. Mereka diterima langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Batam, Anwar Anas.
“Terima kasih telah menyampaikan aspirasi kalian. Karena jumlah peserta aksi ada 37 orang, kita bisa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Serbaguna DPRD Batam untuk membahas lebih lanjut,” ujar politisi Gerindra itu.
Dengan adanya pertemuan ini, mahasiswa berharap tuntutan mereka dapat ditindaklanjuti oleh DPRD dan pemerintah daerah agar permasalahan yang disuarakan segera mendapatkan solusi konkret. (*)
Reporter: Aziz Maulana
