batampos – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bengkong, tepatnya di SDN 010 dan SMPN 30, Rabu (5/2). Iman menyampaikan bahwa pihaknya bersama Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kepri dan Dinas Pendidikan menindaklanjuti arahan dari Deputi 2 dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Alhamdulillah, pagi ini kami bersama Kabinda Kepri dan Dinas Pendidikan menindaklanjuti arahan Deputi 2 serta BGN. Kami memastikan program Presiden berjalan sesuai rencana dan mengevaluasi kendala yang perlu dibahas lebih lanjut,” ujar Iman Sutiawan.
Ia menekankan bahwa dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kota, DPRD, dan pengusaha, sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal.
“Ini demi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Anak-anak generasi emas yang diharapkan oleh Presiden harus mendapatkan makanan bergizi sejak dini, karena pertumbuhan otak dan fisik mereka sangat bergantung pada asupan nutrisi,” lanjutnya.
Dukungan Penuh untuk Keberlanjutan Program
Dalam kesempatan yang sama, Kabinda Kepri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti video conference bersama Deputi 2 Kepala BIN dan Deputi BGN. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur dan DPRD se-Indonesia untuk mengevaluasi kesiapan daerah dalam menjalankan program MBG.
“Hari ini kami turun langsung bersama DPRD untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Kami menyadari bahwa setiap program baru pasti memiliki tantangan. Oleh karena itu, kami bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya akan terus mendorong agar program ini berjalan sesuai harapan,” kata Kabinda Kepri.
Ia juga menyarankan pembentukan posko evaluasi yang dapat memberikan laporan mingguan mengenai perkembangan program.
“Kami perlu mendapatkan pembaruan rutin terkait kendala di lapangan agar solusi dapat segera ditemukan. Selain itu, ada arahan dari pusat agar pemerintah daerah dan pihak swasta berkolaborasi dalam mendukung keberlanjutan program ini,” tambahnya.
Pemerintah pusat menargetkan percepatan program MBG, dengan rencana cakupan 82 juta anak penerima manfaat di seluruh Indonesia pada September mendatang.
“Kami mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan stakeholder terkait, untuk bersama-sama mendukung program ini agar dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045,” sebutnya.
Evaluasi dan Kendala di Lapangan
Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan demi penyempurnaan program MBG.
“Program baru tentu memerlukan evaluasi berkelanjutan agar bisa berjalan lebih baik ke depannya. Kami akan memastikan segala perbaikan yang dibutuhkan dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Rubianto, menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pengantaran makanan bagi siswa dalam program MBG.
Ia menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk mencatat waktu pengantaran guna memastikan tidak ada keterlambatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.
“Kami perintahkan seluruh kepala sekolah untuk mencatat waktu pengantaran, karena keterlambatan dapat berdampak pada proses pembelajaran,” ujarnya.
Selain ketepatan waktu, evaluasi menu dan sisa makanan juga menjadi perhatian. Pihak dapur umum diminta untuk meninjau kembali menu yang disajikan berdasarkan respons siswa terhadap makanan yang tersisa.
“Kami sudah meminta dapur umum untuk mengevaluasi sisa makanan guna memahami minat siswa. Ini penting agar makanan yang disajikan lebih sesuai dengan selera mereka,” tambah Tri Rubianto.
Ia juga menyoroti potensi peningkatan volume sampah akibat pelaksanaan program ini dan memastikan evaluasi dilakukan setiap dua minggu sekali. Evaluasi terdekat akan dilakukan bersama stakeholder terkait untuk periode 13 Januari 2025 hingga Kamis (6/2).
Saat ini, perluasan penerima manfaat MBG bergantung pada jumlah dapur umum yang tersedia. Di wilayah Bengkong, misalnya, hanya terdapat satu dapur umum yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan saat ini melayani 3.294 siswa dari kapasitas maksimal 3.500 siswa.
“Jika ditambahkan sekolah lain, kapasitas akan terlampaui. Maka, perlu ada penambahan dapur umum,” jelasnya. (*)
Reporter: Azis Maulana
