batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam berencana akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat perluasan cakupan penerima manfaat program tersebut, sekaligus memberdayakan UMKM lokal.
Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan bahwa pelibatan UMKM telah disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.
“Sudah kita sampaikan, dan memang perlu strategi dengan menggandeng mitra di Batam seperti UMKM yang memiliki dapur. Mereka Badan Gizi Nasional (BGN) harus melakukan asesmen agar UMKM bisa berperan dalam pelaksanaan MBG,” ujar Tri, Kamis (6/2).
Menurutnya, pembangunan dapur umum baru membutuhkan waktu lama, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan fisik, hingga pengadaan peralatan. Oleh karena itu, percepatan perlu dilakukan dengan memanfaatkan UMKM yang sudah memiliki fasilitas dapur dan memenuhi standar yang ditetapkan.
“Seperti apa teknisnya, termasuk apakah diterima atau tidak usulan kita nanti tergantung BGN. Mereka yang akan mengevaluasi,” tambahnya.
Tri menyebutkan di Batam, program ini baru mencakup 3.294 siswa di empat sekolah. Saat ini, pelaksanaan MBG di Batam baru didukung oleh satu dapur umum yang mampu melayani hingga 3.500 porsi makan per hari. Jika program ini diperluas ke sekolah-sekolah lain, kapasitas dapur yang ada tidak akan mencukupi, sehingga perlu adanya tambahan dapur umum.
“Kalau ditambahkan sekolah lain, kapasitasnya akan melampaui batas. Maka, harus ada tambahan dapur umum,” jelasnya.
Pada tahun ini, Disdik Batam menargetkan penyediaan 20 dapur umum untuk melayani sekitar 57.690 siswa penerima MBG.
Melihat kebutuhan tersebut, Disdik Batam menilai bahwa pelibatan UMKM merupakan solusi strategis. UMKM yang memiliki fasilitas dapur dapat berperan sebagai penyedia makanan bagi siswa penerima manfaat MBG. Namun, mereka harus melalui proses asesmen yang dilakukan oleh BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan standar kualitas dan keamanan makanan yang disediakan.
“Kami hanya menunggu asesmen dari BGN dan SPPG agar semakin banyak UMKM yang terlibat dan lebih banyak sekolah bisa menikmati manfaat program ini,” pungkas Tri. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra
