batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi lima kebijakan publik pada triwulan kedua tahun ini.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dan manfaat kebijakan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
“Karena sudah triwulan pertama, kita minta di triwulan kedua ini sudah dieksekusi. Jadi kalau diperlukan peraturan wali kota atau peraturan kepala dinas, ya segera itu diformulasikan,” kata Amsakar, Selasa (8/4).
Kelima kebijakan publik tersebut meliputi program Batam Bersih, pemberian pakaian sekolah gratis, pinjaman tanpa bunga untuk pelaku UMKM hingga Rp20 juta, peningkatan pelayanan air bersih, serta penanganan banjir. Kebijakan-kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Selain lima kebijakan utama, Pemko Batam juga akan memberikan perhatian khusus terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama dalam mendukung pelaku usaha lokal. Pemerintah akan mendorong percepatan perizinan usaha bagi pelaku usaha di daerah.
Amsakar menyampaikan, pelaku usaha akan diberikan insentif berupa kemudahan layanan perizinan, pengurangan biaya administrasi, serta penyederhanaan birokrasi.
“Kita akan memperpendek rentang kendali pelayanan agar lebih efisien dan bersahabat bagi dunia usaha,” katanya.
Amsakar yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, menyoroti sejumlah persoalan perizinan yang selama ini masih harus ditangani di Jakarta, seperti urusan reklamasi, hingga AMDAL. Menurutnya, bila proses itu dapat diambil alih oleh BP Batam, pelayanan akan lebih cepat karena BP Batam merupakan representasi pemerintah pusat di daerah.
Untuk mendukung hal ini, Amsakar meminta para deputi di BP Batam agar mulai mempersiapkan forum dialog dengan para pelaku usaha. Dialog ini diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dan masukan yang konstruktif.
Sejumlah organisasi pelaku usaha juga akan dilibatkan dalam forum tersebut, di antaranya Kadin, APINDO, TIER, SITIAK, IDA, DESOA, IBERINDU, HKI, serta perwakilan kawasan industri lainnya. Pemko Batam bertekad menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif.
“InsyaAllah kita akan persiapkan pertemuan ini sebaik mungkin untuk menggali saran dan masukan dari pelaku usaha. Kita ingin memastikan bahwa kebijakan yang dilahirkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” katanya. (*)
Reporter: Arjuna