batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (15/9/2025). Agenda rapat membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyepakati pagu anggaran BP Batam 2026 sebesar Rp2,44 triliun.
Persetujuan ini didasarkan pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas tertanggal 24 Juli 2025.
Andre mengatakan, anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung kebijakan nasional dalam Asta Cita serta pengembangan wilayah Batam. “Pagu ini harus mampu mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Sambangi Kepala BP Batam, Menteri Singapura Puji Perkembangan Ekonomi Batam
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa alokasi anggaran tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan peningkatan layanan kesehatan.
Sementara anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 2,88 triliun diarahkan untuk mendukung konektivitas darat, laut, udara, serta pengelolaan lingkungan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB).
“Presiden RI, Prabowo Subianto, mengarahkan agar pembangunan Batam dimulai dari infrastruktur. Dengan begitu, ekonomi bisa tumbuh dan kesejahteraan masyarakat tercapai,” ujar Amsakar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI atas dukungan dalam pengelolaan anggaran.
“Dukungan ini menjadi motivasi BP Batam untuk mewujudkan Batam sebagai kawasan ekonomi inklusif dan modern di masa depan,” ujarnya. (*)