Anggota DPRD Kepri Kritik Kinerja BUMD yang Terus Merugi, Serukan Audit Eksternal

batampos – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Suhadi, melontarkan kritik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri yang dinilai terus merugi.

Menurutnya meski telah menerima suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga kini BUMD-BUMD tersebut belum mampu menghasilkan keuntungan dan belum memberikan kontribusi deviden bagi kas daerah.

“BUMD ini terus mendapatkan subsidi dari APBD, tapi kinerja mereka masih jauh dari harapan. Tidak ada deviden yang disetorkan kepada daerah,” kata Suhadi, Rabu (6/11).

Anggota Fraksi Partai NasDem ini mengusulkan adanya sebuah audit eksternal untuk meninjau kinerja tiga BUMD yang belum menunjukkan hasil positif atau keuntungan dalam operasionalnya.

Baca Juga: Lanjutkan Keberhasilan! Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pilihan Tepat untuk Kepri

“Dari tiga BUMD, belum ada satu pun yang memberi deviden. Saya rasa perlu dilakukan audit eksternal untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jika kinerja terus begini, kami harus segera mengambil langkah,” tegasnya.

Beberapa BUMD yang disorot antara lain adalah PDAM Tirta Kepri dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Menurut Suhadi, opsi untuk melibatkan pihak swasta bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja BUMD-BUMD yang masih ‘sakit’ ini.

“Jika memang BUMD tidak mampu mengelola aset dan bisnisnya, melibatkan pihak swasta bisa menjadi solusi agar BUMD kembali sehat dan bisa memberikan keuntungan bagi daerah,” ujarnya.

Suhadi juga menyoroti nasib pengelolaan pelabuhan di Kepri yang dinilai belum memberikan hasil maksimal. Hingga saat ini, pengelolaan pelabuhan masih belum menghasilkan keuntungan, bahkan mencatatkan angka nol.

Baca Juga: Pelabuhan Bintang 99 Jadi Titik Sandar Baru Pelni untuk Liburan Akhir Tahun

“Sudah dilakukan rapat dengan Bapenda mengenai sektor yang seharusnya menjadi penghasil bagi Kepri ini. Tapi hasilnya, BUMD justru terus menerima subsidi tanpa ada keuntungan. Ini jelas merugikan daerah. Kami juga sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan tetap belum ada deviden yang masuk ke daerah,” terangnya.

Lebih lanjut, Suhadi juga mengungkapkan data target dan realisasi pendapatan dari beberapa sektor. Salah satu contohnya adalah pendapatan dari laboratorium, yang ditargetkan sebesar Rp2,8 miliar namun hanya terealisasi sekitar Rp150 juta.

Demikian pula dengan pendapatan dari retribusi penjualan tanaman di KLHK Lab PU yang menargetkan Rp2,8 miliar, tapi hanya tercapai Rp145 juta. Sementara Lab Kesehatan Hewan dengan target Rp325 juta belum mencatatkan pendapatan sama sekali.

Sebagai anggota Komisi II DPRD Kepri, Suhadi berharap kehadiran BUMD dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, menurutnya, kondisi saat ini justru menunjukkan hal sebaliknya.

“Kami berharap PAD bisa bertambah dari usaha BUMD, tapi belum ada tanda-tanda positif hingga saat ini,” ujarnya.

Baca Juga: Drainase Bermasalah, Rumah Dinas Rutan Baloi Langganan Banjir Saat Hujan

Berdasarkan data yang dimilikinya, pada tahun ini Pemerintah Provinsi Kepri telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk menopang operasional BUMD. BUP menerima kucuran dana sebesar Rp20 miliar, Tirta Kepri sebesar Rp4,5 miliar, dan Pembangunan Kepri sebesar Rp5 miliar. Namun, hasilnya tetap tidak memuaskan.

“Kami berharap ada deviden yang masuk ke daerah dari BUMD ini. Kami akan panggil mereka dan minta pertanggungjawaban atas kinerja yang buruk ini. Jika memang tidak mampu mengelola BUMD, sebaiknya mengundurkan diri saja,” pungkasnya. (*)

Reporter: Azis Maulana