batampos – Upaya mengentaskan kemiskinan di Kepri terus dilakukan. Berdasarkan data Pemerintah Kepri tahun 2022 lalu angka kemiskinan ekstrem di Kepri turun 12.100 jiwa.
Penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari ekonomi yang bangkit usai pandemi Covid-19. Selain itu ada juga program pengentasan kemiskinan yang digencarkan pemerintah.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan kemiskinan ekstrem di Kepri masih menjadi prioritas untuk dituntaskan.
Ia menjelaskan untuk permasalahan kemiskinan ekstrem, ditargetkan bisa zero di tahun berikutnya.
Baca Juga:Â Pass Pelabuhan Internasional di Batam Resmi Naik
Jika sebelumnya angka kemiskinan di Kepri ada di kisaran 1,74 persen, maka saat ini masih ada 1,2 persen. Inilah yang masih harus diselesaikan.
“Jadi kami optimis bisa mencapai zero kemiskinan ekstrem, jika semua bekerja sama, baik provinsi maupun kota/kabupaten,” ujarnya pada saat menggelar pertemuan dengan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono di Graha Kepri Kota Batam, Sabtu (2/9).
Ansar menyebutkan, saat ini pihaknya masih berupaya memenuhi kebutuhan warga di Kepri seperti listrik, BBM, pangan, dan lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian, dan taraf hidup sehingga keluar dari kemiskinan ekstrem.
“Persoalan kebutuhan masyarakat masih kami terus upayakan untuk di penuhi, terutama bagi mereka yang di pesisir. Kami ingin hak mereka tercukupi. Mulai dari transportasi, penerangan, BBM, hingga pangan.
Penurunan angka kemiskinan ekstrem berdasarkan data adalah tahun 2021 sebanyak 43.100 jiwa, di tahun 2022 menjadi 29.200. Sebanyak 12.100 jiwa dihapuskan, karena sudah keluar dari zona kemiskinan ekstrem.
Baca Juga:Â Docking, Pelni Tak Siapkan Pengganti KM Kelud
Lebih lanjut, ia menyampaikan secara umum persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan di Kepri, sepanjang tahun 2022 lalu terus mengalami perbaikan. Terutama dari sisi jumlah masyarakat miskin dan juga upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian.
Ansar menyampaikan terdapat beberapa hal terkait pembangunan di Kepri, salah satunya program penyambungan listrik ke masyarakat pulau-pulau, program mikro ekonomi berupa pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen hingga program gerakan menanam cabai dengan memanfaatkan pekarangan rumah.
“Terkait ketahanan pangan, Kepri memang memiliki tantangan tersendiri dalam upaya penguatan ketahanan pangan dan juga pertanian. Salah satunya, belum mampu memenuhi sendiri secara mandiri dan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah,” ujar dia.
Ketersediaan lahan pertanian di Kepri juga sangat terbatas. Hal itu ditambah dengan keberadaan lahan yang dikelola para petani yang sebagiannya adalah lahan pinjam pakai dan bukan milik sendiri, sehingga menyulitkan upaya pengembangan pertanian yang berkelanjutan.
Ansar menambahkan Kepri juga menghadapi permasalahan ketersediaan air untuk pertanian yang terbatas di pulau-pulau dan harus dibagi dengan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga.
“Ini masih ditambah dengan rentang kendali antar pulau yang cukup jauh, sehingga membutuhkan biaya distribusi yang cukup mahal,” ujar dia.
Baca Juga:Â Jogi Batam Ditetapkan Sebagai WBTb Indonesia
Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono mengatakan berdasarkan Keputusan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dirinya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta langsung melihat ke lapangan guna membahas berbagai permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan.
“Koordinasi seperti ini memang akan terus dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Kepri, guna bersama – sama menyelesaikan permasalahan terkait pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan tersebut,” ujar Mardiono. (*)
Reporter: YULITAVIA
