Angka pencari kerja di Batam meningkat setiap tahun. Sebagian besar tidak memiliki keahlian khusus. Di sisi lain, daya serap industri masih terbatas.
Reporter: EGGI IDRIANSYAH, RENGGA YULIANDRA, EUSEBIUS SARA, FISKA JUANDA
Ibarat gula dan semut. Seperti itulah sebagian besar kalangan menggambarkan kondisi Pulau Batam di mata para pencari kerja. Tiap tahun, ribuan pendatang baru memasuki pulau seluas 415 Km persegi ini untuk mencari penghidupan baru.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angkatan kerja di Kota Batam pada Agustus 2021 sebanyak 810.577 orang. Angka ini naik 65.032 orang bila dibanding tahun 2020 lalu, dengan jumlah 745.545 orang.
Angkatan kerja ini terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada 2021, sebanyak 716.193 orang merupakan penduduk yang bekerja, sementara sisanya 94.384 orang pengangguran.
“Apabila dibandingkan Agustus 2020 terjadi pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebanyak 65.032 orang. Jumlah penduduk bekerja meningkat sebanyak 58.551 orang dan pengangguran naik sebanyak 6.481 orang,” ujar Kepala BPS Kota Batam Rahmad Iswanto, belum lama ini.
Besarnya angka pencari kerja di Batam tergambar dari banyaknya jumlah kartu kuning yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja. Kartu kuning adalah kartu keterangan yang diterbitkan oleh Disnaker untuk para pencari kerja. Dari Januari hingga Agustus 2022 mencapai 13.021 lembar kartu.
Akan tetapi, melubernya angka pencari kerja tak sebanding dengan daya serap industri di Batam. Terlebih lagi, belakangan ini, banyak industri yang mulai menerapkan high technology industry atau industri berteknologi tinggi, yang lebih membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan atau skill khusus. Namun, jumlah pencaker kategori ini tak banyak tersedia di Batam.
“Kebanyakan yang melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan di Batam adalah unskilled labor (pekerja tanpa keahlian),” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafky Rasyid, kepada Batam Pos.
Akibat sulitnya mendapatkan tenaga kerja ahli, lanjut Rafki, perusahaan harus mencari sampai ke daerah lain, atau bahkan sampai mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri (TKA). Hanya saja, jika TKA terus didatangkan, akan menimbulkan masalah sosial di kalangan pekerja di Batam.
“Seharusnya untuk tenaga ahli sudah bisa diisi oleh tenaga kerja lokal,” katanya.
Apalagi, selama ini, Batam sudah berkembang jadi kawasan industri. Seharusnya industri di Batam sudah bisa menghasilkan tenaga kerja ahli melalui pelatihan ataupun transfer knowledge melalui keberadaan TKA yang selama ini ada di Batam.
“Tapi ternyata hingga saat ini perusahaan masih kesulitan mencari tenaga kerja ahli,” katanya.
Keluhan serupa diungkapkan Humas Citramas Group, Naradewa. Citramas merupakan kelompak usaha yang menaungi kawasan industri, sarana pendukung industri migas, industri teknologi informasi, galangan kapal, hingga perhotelan.
“Keterampilan yang tidak mereka dapatkan di dunia pendidikan, seperti welding, rigging, barista, pastry dan bartender. Sebenarnya, skilled worker inilah yang dibutuhkan oleh industri dari berat hingga pariwisata,” kata Naradewa, Sabtu (14/8).
Sebagai pengguna jasa, kata Naradewa, Citramas Group membutuhkan orang-orang yang sudah memiliki skill. Sehingga, saat memasuki dunia industri, tidak perlu lagi mendapatkan pelatihan. “Pengenalan sebentar, lalu langsung bekerja. Jika masih tenaga kerja yang belum memiliki skill, kami membutuhkan waktu lama lagi melatihnya,” ungkap Naradewa.
Rafky Rasyid mengungkapkan, Batam masih menjadi primadona bagi para pencari kerja dari seluruh daerah di Indonesia. Namun, sebagian besarnya merupakan tenaga kerja atau pencari kerja yang belum mempunyai keahlian.
Seharusnya, mereka diberikan keahlian tertentu di daerah masing-masing sebelum dibolehkan untuk melamar pekerjaan di Batam.
“Jadi kemungkinan diterima bekerja akan lebih besar dan tidak membebani Batam melalui penambahan pengangguran,” katanya.
Untuk penciptaan SDM berkualitas, menurutnya, semua pihak harus berkolaborasi dan tidak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah harus merangkul pelaku industri, perusahaan, dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan stakeholders lainnya.
“Karena menciptakan SDM berkualitas merupakan suatu proses yang membutuhkan input dari berbagai stakeholders yang semuanya saling berkaitan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga bisa mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) di Batam, yang operasionalnya sebaiknya dijalankan oleh pemerintah pusat. Supaya BLK bisa mendapatkan dana yang lebih besar untuk pelatihan.
Tapi keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta juga tidak bisa dinafikan. Karena mereka juga menyediakan banyak pelatihan kerja yang belum bisa disediakan oleh BLK.
“Banyak BLK yang sudah memiliki standar pelatihan internasional di Batam sehingga lulusannya banyak dipakai perusahaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Singapura siap mendukung penyediaan tenaga ahli dari tenaga kerja lokal Batam. Sebab, ia telah beberapa kali diskusi dengan pemerintah dan pelaku usaha Singapura, dan mereka siap menyuplai instruktur yang dibutuhkan jika diminta.
“Kedekatan kita dengan Singapura seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja kita,” tuturnya.
Pentingnya mencetak tenaga kerja ahli untuk kebutuhan industri juga diingatkan Koordinator Wilayah Batam dan Karimun Himpunan Kawasan Industri (HKI), Tjaw Hioeng.
“Sangat diperlukan SDM yang terampil sehingga dapat terserap oleh industri,” kata Tjaw. Ia menyebutkan, beberapa kawasan industri di Batam telah mulai merintis jalan itu melalui program vokasi.
Bentuknya berupa kerja sama antara dunia industri dengan dunia Pendidikan (DUDI), baik di tingkat SMK maupun perguruan tinggi, serta dengan rencana adanya pembangunan BLK di area industri.
Keberadaan BLK, menurut Tjaw, sangat diperlukan untuk mengasah skill dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil. Ini sangat dibutuhkan oleh industri.
“Mungkin dengan momen perluasan secara besar-besaran beberapa perusahaan dapat mempercepat pembangunan BLK-BLK yang sudah direncanakan oleh Kemenaker di beberapa kawasan industri,” katanya.
Jika program vokasi sudah berjalan, peran BLK sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tenaga kerja ahli di masa depan.
HKI juga bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam penyediaan tempat di lokasi kawasan industri untuk konter Anjungan SIAPKerja (Anjungan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan).
“Tujuan akhir dari semua ini adalah menciptakan tenaga kerja yang terampil,” katanya.
*Lulusan SMK Bersertifikasi
Sejumlah sekolah menengah kejuruan di Batam menangkap peluang ini. SMKN I Batam, misalnya, lulusannya kini sudah dilengkapi sertifikasi kompetensi.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMKN 1 Batam, Yarliansyah, mengatakan setiap tahun 68 persen lulusan SMKN I Batam sudah langsung bekerja ataupun bekerja sambil kuliah. Sebanyak 30 persen melanjutkan kuliah dan dua persen wirausaha.
“Alhamdulillah, segala persiapan yang kita lakukan termasuk program sertifikasi kompetensi sudah menunjukan hasil yang baik. Sebagian besar lulusan SMKN I langsung bekerja,” ujarnya.
Sertifikasi kompetensi dilakukan setiap tahun. Ujian kompetensi ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum sebagai SMK pusat unggulan/ sekolah penggerak, sebagai bekal bagi siswa agar bisa bersaing di dunia kerja setelah lulus. Sertifikasi ini di lakukan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP).
“Ini rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai persiapan bagi siswa yang akan tamat. Sertifikasi ini juga bagian dari konsep 8+i yang diprogramkan oleh Direktorat SMK, Kemendikbud,” ujar Yarliansyah.
Lebih jauh Yarliansyah menjelaskan, SMKN I Batam yang ditunjuk sebagai SMK pusat unggulan/ sekolah penggerak tentu harus menyelaraskan kurikulum sesuai dengan program tersebut. Program tersebut diatur dalam konsep 8+I yang mana salah satu poinnya adalah sertifikasi siswa.
“Konsep ini untuk menyelaraskan sistem pembelajaran di SMK dengan dunia kerja,” katanya.
Secara umum untuk konsep 8+i ini di antaranya; kurikulum yang disusun bersama dengan penguatan aspek softskill, hard skill dan karakter yang dibutuhkan dunia kerja.
Sedangkan huruf “i” adalah berbagai kemungkinan kerja sama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja. Di antaranya beasiswa dan/atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium dan lainnya.
Memadukan kebutuhan industri dengan pengajaran di sekolah juga lahir dari inisiatif kalangan usaha. “Seperti kami (Citramas) dengan SMKN 6 Batam,” ujar Humas Citramas Group, Naradewa.
Hubungan antara Citramas Group dan SMKN 6 Batam sudah terjalin sejak 2015. Citramas memiliki beberapa kelas industri di SMKN 6 dan guru-gurunya adalah instruktur dari industri sendiri.
“Langkah ini juga tidak mudah, sebab instruktur dari Citramas harus dilatih bisa jadi guru. Kami juga melatih gurunya seperti instruktur di industri. Sebab kan selama ini guru hanya tahu teori, tidak pernah menjadi pekerja di industri,” tutur Naradewa.
Meski membutuhkan waktu yang lama, Citramas membuktikan bahwa link and match itu berhasil. Beberapa alumni SMKN 6 Batam menjadi tenaga kerja siap pakai.
Saat ditanya tentang sektor digital, Naradewa mempertanyakan keseriusan pemerintah. Ia mencontohkan sekolah animasi yang belum sesuai kebutuhan industri.
“Animasi sesuatu yang mahal. Sebab menggunakan software yang mahal,” ujar Naradewa.
Ia mengatakan, pemerintah harus melihat kenyataan ini dan harus berkorban lebih banyak lagi. “Jika tidak mau berkorban, ya vokasi-vokasi saja,” ujarnya.
Citramas, kata Naradewa, berkorban dengan masuk sebagai sebagai partner SMKN 6 Batam. Sebab, Citramas memiliki kepentingan untuk pengembangan generasi di masa depan. “SMKN 6 bisa seperti ini karena ada industri yang mau jadi mitra mereka. Jika tidak ada, SMK ini ya terima nasib aja,” ucapnya. (*)