batampos – Antusias masyarakat Batam untuk menjadi petugas sortir lipat suara sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang mendaftarkan ke kantor KPU Batam.
Pendaftaran yang dibuka pada 26 Desember lalu terpaksa harus ditutup KPU Batam karena banyaknya jumlah pendaftar ini. Sementara kebutuhan KPU Batam hanya 380 petugas saja.
“Ya, terlalu banyak yang mendaftar akhirnya kita close. Insyallah kita umumkan di tanggal 1 Januari 2024 nanti,” ujar Ketua KPU Kota Batam Mawardi, Jumat (29/12).
Antusias masyarakat untuk menjadi petugas sortir surat suara ini telah terlihat sejak hari pertama dibuka pendaftaran. Banyak warga yang telah datang bahkan sebelum pendaftaran dibuka.
Baca Juga: 10 Bulan, 940.046 Wisman Berkunjung ke Batam
Pada proses pendafatran, warga diminta mengisi daftar dan menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
“Kita diamanatkan untuk prioritaskan warga sekitar,” tuturnya.
Menurutnya, sebagian besar warga yang mendaftar sudah berpengalaman. Ketika ditanya, mereka mengaku pernah ikut melipat surat suara pada pemilihan-pemilihan sebelumnya.
“Untuk jadwalnya setelah pengumuman kita rencanakan di tanggal 4 Januari sudah mulai pelipatan, ” sebut Mawardi.
Nantinya petugas pelipat surat suara ini akan diupah sebesar Rp 297 per Lembar. Upah ini sesuai dengan usulan KPU Batam ke KPU RI. Proses pelipatan surat suara sendiri nantinya akan dilakukan di gudang logistik KPU Kota Batam di Sekupang.
“Kita rencanakan dua pekan sudah selesai sehingga sebelum hari H surat suara dan logistik lainnya ini sudah kita distribusikan ke TPS-TPS,” pungkasnya.
Baca Juga: Harga Diatas HET, Gula Kemasan Sulit Ditemukan di Batam
Disinggung mengenai ketersediaan surat suara sendiri, ia menjawab sebanyak 4,3 juta surat suara saat ini sudah berada di KPU Batam. Jumlah ini sesusai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh KPU yang terdiri dari lima jenis surat suara.
“Sudah sesuai, DPT ditambah 2 persen total keseluruhan 4,3 juta surat suara,” sebut Mawardi.
Terkait antisipasi kelebihan dan kekurangan surat suara ditiap TPS seperti pemilu 2019 lalu ia mengaku, akan belajar dari pengalaman sebelumnya. Dimana prinsip pengelolaan logistik akan lebih dimaksimalkan.
“Prinsip ini yang harus di tekankan lagi, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya dan tepat sasaran sehingga apa yang terjadi di pemilu lalu tidak terulang lagi,” pungkasnya.(*)
Reporter: Rengga Yuliandra