batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batam terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam yang digelar Senin (15/9), dipimpin Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamalludin.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, memberikan penjelasan sekaligus jawaban atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang sebelumnya telah disampaikan anggota dewan dari seluruh fraksi.
Pemko menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah akan ditempuh melalui intensifikasi, ekstensifikasi, serta inovasi berbasis digital pada pajak dan retribusi.
Upaya ini, menurut Firmansyah, tidak akan menambah beban masyarakat, khususnya UMKM dan sektor informal. Optimalisasi aset daerah juga dilakukan melalui sewa maupun kerja sama dengan pihak swasta.
Baca Juga: Belasan Jam Pasokan Air Terhenti, Warga Nongsa Gunakan Air Galon Untuk MCK
Di bidang infrastruktur, Pemko berkomitmen memastikan pembangunan tepat waktu, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Prioritas serupa diberikan pada bidang pendidikan dan kesehatan agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat dan terjangkau.
Menjawab pandangan sejumlah fraksi, Pemko menjelaskan langkah konkret dalam peningkatan layanan kebersihan, mulai dari penambahan armada pengangkut sampah, pembangunan TPS Terpadu, hingga pengawasan juru parkir teregistrasi.
Digitalisasi pelayanan publik juga ditegaskan sebagai strategi utama guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diarahkan pada pembangunan fasilitas sekolah, penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, hingga program beasiswa mahasiswa berprestasi.
Sementara itu, sektor kesehatan diprioritaskan untuk pencegahan penyakit, penurunan angka stunting, serta peningkatan gizi ibu hamil dan balita.
Program pengentasan kemiskinan juga terus diperkuat melalui pelatihan UMKM, penyediaan bursa kerja, serta pembangunan sarana prasarana di tingkat kelurahan.
Pemko Batam menegaskan bahwa pembangunan akan memperhatikan kelestarian lingkungan, termasuk penyediaan drainase, ruang terbuka hijau, hingga penanganan banjir melalui normalisasi saluran dan penertiban bangunan liar di bantaran sungai.
Dalam menjaga stabilitas sosial, Pemko mengaku terus bersinergi dengan Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan paguyuban daerah.
Baca Juga: Permudah PMI yang Dideportasi, BP3MI Minta Registrasi IMEI Dilayani di Shelter P4MI
Di sisi ekonomi, Pemko memperkuat dukungan bagi UMKM, pasar tradisional, dan ekonomi kreatif, termasuk fasilitasi pinjaman berbunga 0 persen bagi pelaku usaha.
Beberapa tanggapan teknis juga disampaikan Pemko, antara lain:
- Fraksi PKS: Edukasi pola hidup sehat menyusul temuan anak berisiko diabetes, serta pengendalian inflasi melalui operasi pasar dan kerja sama antar daerah.
- Fraksi PKB: Pemko berkomitmen menurunkan angka pengangguran serta mengendalikan belanja pegawai agar sesuai batas maksimal pada 2027.
- Fraksi PAN-Demokrat-PPP: Pemko mendukung pemenuhan dokumen kependudukan anak usia sekolah, pembangunan infrastruktur jalan, hingga pemenuhan anggaran sektor perikanan.
- Fraksi Hanura-PSI-PKN: Perlindungan sosial tenaga kerja, konsistensi alokasi belanja pendidikan dan kesehatan, serta pengawasan program jaminan sosial.
“Demikian tanggapan umum Wali Kota Batam. Kami menyadari belum semua pandangan dapat terjawab hari ini dan akan dilengkapi dalam pembahasan teknis bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam,” ujar Firmansyah. (*)
Reporter: Azis Maulana