batampos – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 memasuki babak krusial. Target penerimaan dan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp4,7 triliun. Namun, sejumlah catatan dan evaluasi diberikan oleh DPRD Kepri terkait komposisi alokasi anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Mustofa, menegaskan ada beberapa sektor prioritas yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah satunya, pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bidang persampahan serta pembentukan badan baru untuk menekan angka fluktuasi kemiskinan di Batam.
“Naiknya jumlah pendatang pencari kerja dan pertumbuhan penduduk membuat angka kemiskinan di Batam ikut terdongkrak secara statistik. Hal ini perlu langkah antisipasi struktural, bukan hanya program tahunan,” kata Mustofa, Jumat (12/9).
Baca Juga: Gerombolan Monyet Serbu Komplek Rumah Dinas Polda Kepri
Selain itu, ia menyoroti soal komposisi belanja dalam RAPBD. Berdasarkan ketentuan, belanja infrastruktur publik minimal 40 persen, namun dalam RAPBD 2026 hanya mencapai 31 persen. Sebaliknya, belanja pegawai justru membengkak hingga 37 persen, padahal ambang batas maksimal hanya 30 persen dari total pendapatan daerah.
“Ini menjadi catatan penting. Kami serahkan ke Pemko Batam untuk mengevaluasi karena posisinya sudah melewati batas aturan,” ujarnya.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, alokasi anggaran dipastikan meningkat. Mustofa menyebutkan, jika secara mandatory pendidikan mendapat 20 persen dari APBD, maka pada 2026 nilainya dinaikkan menjadi 26,3 persen.
Di sisi lain, target pendapatan daerah juga mengalami penyesuaian. Meski awalnya dipatok Rp4,7 triliun, pemerintah pusat melakukan koreksi pada neraca belanja sehingga dikurangi menjadi Rp4,6 triliun. “Ada pengajuan yang melebihkan pendapatan transfer, tetapi dikoreksi pusat cukup besar,” tambah Mustofa.
Baca Juga: BMKG Ingatkan Waspada Angin Kencang dan Gelombang Tinggi di Kepri
Sebelumnya, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam pemaparannya menjelaskan, pendapatan asli daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun. Dari jumlah itu, pajak daerah ditargetkan Rp2 triliun, retribusi daerah Rp305 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11 miliar, serta lain-lain PAD sah sebesar Rp166 miliar.
Selain PAD, pendapatan transfer menjadi penopang APBD dengan proyeksi Rp2 triliun. Rinciannya, transfer dari pemerintah pusat Rp1,7 triliun dan transfer antar daerah Rp310 miliar.
Amsakar menegaskan, RAPBD 2026 disusun dengan memperhatikan lima prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, pembangunan infrastruktur perkotaan modern dan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi untuk pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah.
“RAPBD ini bukan sekadar angka, tetapi arah pembangunan Batam ke depan. Kami ingin agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Amsakar. (*)
Reporter: Azis Maulana