batampos – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Kota Batam melihat kenaikan biaya transportasi di Batam, tidak jauh beda dari Jakarta. Saat ini kenaikan biaya transportasi di Jakarta, naik hingga 30 persen.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid mengatakan kenaikan biaya transportasi, berbanding lurus dengan kenaikan harga BBM.
“BBM itu merupakan komponen biaya utama dalam usaha transportasi dan logistik,” kata Rafki.
Rafki tak menampik kenaikan harga BBM, industri akan menaikkan biaya logistik. Tentunya para pelaku industri, demi menutup kenaikan berbagai biaya akibat naiknya BBM, meningkatkan harga jual ke konsumen.
Pengusaha, kata Rafki, pastinya secara rasional tetap akan membebankan kenaikan biaya akibat kenaikkan harga BBM ini kepada konsumen.
Namun naiknya harga jual produk, dapat berimbas terhadap pengurangan pembelian dari konsumen. “Sehingga permintaan terhadap produk akan berkurang. Jadi efek domino dari kenaikan harga BBM ini cukup panjang dan luas. Pengusaha akan hati hati mengambil keputusan agar bisnis tidak kolaps,” ujarnya.
Rafki mengatakan dalam jangka pendek kenaikkan harga BBM, belum akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja oleh pengusaha. Tapi kondisi ini jika dibiarkan, tanpa penanganan yang baik sehingga menimbulkan kenaikan inflasi.
Apabila kenaikan mendekati dua digit, dan tidak ada langkah antisipasi dari semua pihak. Dapat berefek terhadap industri di Batam.
Inflasi tinggi, tentunya akan meningkatkan UMK. Karena salah satu komponen penentunya adalah inflasi. Rafki mengatakan jika UMK naik terlalu tinggi, dikhawatirkan akan terjadi gelombang PHK lagi di Batam.
“Kami berharap mudah mudahan saja tidak sampai terjadi begitu. BP Batam kita harapkan terus menggenjot realisasi investasi di Batam agar permintaan tenaga kerja di pasar kerja terus tinggi. Sehingga lonjakan pengangguran bisa dicegah,” tuturnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengaku sudah memiliki beberapa skema mengendalikan inflasi. Hal itu disampaikan Ansar dalam rapat dampak kenaikan harga BBM bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Selasa (6/9) lalu.
Ansar mengatakan akan memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM. Selain itu, akan menetapkan batas kenaikan tarif angkutan penumpang dan barang.
“Kami akan melakukan pengontrolan tingkat margin di setiap rantai distribusi pada tingkat yang wajar,” ujarnya.
Pemerintah provinsi bersama dengan stakeholder terkait lainnya, akan meningkatkan pengawasan di tingkat distribusi dan pasar. Hal ini untuk mencegah para spekulan dan penimbun sembako.
“Kami akan optimalkan belanja pemerintah, dan memastikan penyaluran bantuan sosial demi mencegah penurunan daya beli,” ujar Ansar. (*)
Reporter : FISKA JUANDA
