batampos – Teka teki kenapa PDI Perjuangan akhirnya rekomendasi dari DPP memutuskan memilih pasangan Muhammad Rudi-Aunur Rafiq sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri di Pilkada mendatang akhirnya terjawab.
Kepada Batam Pos di kediamannya, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, sekaligus dipercaya sebagai ketua dewan pengarah tim pemenangan paslon Muhammad Rudi-Aunur Rafiq atau disebut HMR- AuRa, Soerya Respationo menceritakan semuanya.
”Kenapa PDI Perjuangan sampai mengunsung paslon HMR-AuRa di Pilgub Kepri? Karena dari DPP mewajibkan harus ada dari kader PDI Perjuangan maju diusung di Pilgub Kepri. Siapa kader yang kami maksud. Kader PDI Perjuangan yang kami maksud adalah Aunur Rafiq yang dipastikan hijrah dari partai politik sebelumnya, saat ini sah menjadi kader PDI Perjuangan di Provinsi Kepri. Itulah salah satu alasannya kami mengusung paslon HMR-AuRa,” terang tokoh masyarakat Jawa di Batam yang akrab dipanggil Romo ini.
Aunur Rafiq sendiri menyatakan dirinya sanggup untuk hijrah ke PDI Perjuangan atau siap menjadi kader PDI Perjuangan.
”Karena beliau (Aunur Rafiq) bersedia hijrah menjadi kader PDI Perjuangan, artinya untuk calon wakil gubernur sudah aman. Tinggal mencari calon gubernurnya siapa,” terangnya.
Saat membuka pendaftaran penjaringan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri di DPD PDI Perjuangan, lanjutnya Soerya, awalnya yang mendaftar ada tiga yakni Ansar Ahmad, Muhammad Rudi, dan terakhirAunur Rafiq.
Namun di tengah perjalanan, yang mengembalikan formulir pendafataran hanya dua saja yakni Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq. Sedangkan Ansar Ahmad tidak mengembalikan berkas formulir pendafataran.
”Saya langsung mengkonfirmasi ke beliau (Ansar Ahmad) maupun melalui Pak Asmin Patros. Pada waktu itu jawaban yang kami terima adalah pilkada sekarang agak lain, untuk mencari paslon itu diputuskan penuh oleh DPP. Saya memaklumi jawaban itu,” tegas pimpinan PDI Perjuangan Provinsi Kepri bergelar profesor doktor ini.
Atas hal itulah, kemudian Soerya menyampaikan kalau dirinya di Pilgub Kepri kali ini tak mencalonkan diri lagi. Namun meski tidak mencalonkan diri, bukan berarti PDI Perjuangan tak mengajukan calon.
”Kalau saya yang maju, pasti diwajibkan oleh DPP PDI Perjuangan menjadi calon gubernur. Karena saya tak mencalonkan diri, saya punya kewajiban moral mengusung walaupun orang nomor dua atau wakil. Apalagi kami partai besar dan pemenang pileg tahun ini,” ujarnya.
Waktu itu, DPP sendiri belum memutuskan memberikan rekomendasi kepada Muhammad Rudi maupun Ansar Ahmad. Kemudian waktu bergulir, mendadak muncul rekomendasi dari partai lain yang merekomendasikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri yakni Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura.
”Pertanyaannya, kalau kami PDI Perjuangan waktu itu merekomendasikan Pak Ansar maju Pilgub, artinya kan kami juga harus mendukung Pak Nyanyang, terus mau dibawa kemana Pak Aunur Rafiq yang sudah sah menjadi kader PDI Perjuangan ini,” terangnya.
”Dua duanya sahabat saya. Tapi, sebagai ketua PDI Perjuangan di Kepri, saya harus mempertanggungjawabkan semua yang saya sampaikan ke DPP PDI Perjuangan. Kalau kami di Kepri mengusung Ansar Ahmad, otomatis kami harus mendukung Nyanyang. Artinya, calon dari PDI Perjuangan tidak ada, tidak berkontestasi,” ujar Soerya lagi.
Pertimbangan lainnya adalah Ansar Ahmad tak mengembalikan formulir pendafataran. Sehingga hal itu yang menjadi pertimbangan DPP kenapa mempercayakan rekomendasi untuk Muhammad Rudi-Aunur Rafiq maju di Pilgub Kepri yang diusung PDI Perjuangan. (*)
