batampos – Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan QRIS Antarnegara yang dapat digunakan di 4 negara Asean, yaitu Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura, Senin (29/8/2022). Pemanfaatan QR code Indonesia bahkan sudah dapat dinikmati di Thailand.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan, peluncuran QRIS Antarnegara ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk menyambungkan sistem pembayaran Indoensia ke seluruh dunia yang dimulai dari negara-negara ASEAN.
Menindaklanjuti arahan itu, pada Mei 2022 lalu Perry bersama empat gubernur bank sentral dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Singapura sudah bertemu dan berkomitmen untuk menyambungkan sistem pembayaran.
“Hari ini sudah mulai full implementasi dengan Thailand. QR Indoensia dan QR Thailand sudah kami uji cobakan dan mulai hari ini (sudah bisa) transaksi penuh. Sehingga untuk transaksi pariwisata, perdagangan UMKM sudah bisa menyambungkan QR,” katanya.
Ia melanjutkan, untuk penggunaan QR di Malaysia sudah diuji coba sejak Januari. Sementara dengan Singapura masih dalam tahap finalisasi untuk dilakukannya tanda tangan.
Ia memperkirakan, tidak butuh waktu lama lagi digitalisasi pembayaran antar 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina sudah bisa dilakukan.
Diharapkan, adanya terobosan antar negara Asean seperti ini, dapat mendorong perputaran ekonomi pada sektor pariwisata dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Dalam waktu dekat, 5 negara bisa melakukan digitalisasi sistem pembayaran, croos border, QR fast paymen dengan mata uang lokal yang sekaligus mendukung pariwisata, mendukung UMKM dan juga mendukung ekonomi keuangan digital secara nasional,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, BI juga meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik).
Perry menekankan, program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif.
Melalui ekosistem QRIS, Kementrian atau lembaga dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah.
Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.
HIMBARA juga berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Secara teknis, KKP Domestik ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang/jasa produk dalam negeri dengan QRIS pada aplikasi mobile banking tiga bank Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile Banking dan Livin’ by Mandiri.
“Semoga peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara ini menjadi momentum untuk menyambut Ekonomi keuangan digital salah satu pilar Indonesia maju,” imbuhnya.
Dalam peluncuran KKP Domestik, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa peluncuran KKP Domestik akan menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut.
Pada akhirnya, wujud Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, tapi juga dari aspek sistem pembayaran.
Presiden mengapresiasi pengembangan KKP Domestik dan juga meminta seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang hadir untuk mengoptimalisasi dan mempercepat perluasan penggunaan KKP Domestik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan pada launching KKP Domestik tersebut menyampaikan bahwa inisiasi KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan presiden pada 25 Maret 2022 di Bali.
KKP domestik sejalan dengan misi bangga buatan Indonesia yakni menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, milik negeri sendiri untuk belanja produk dalam negeri.
Penggunaan KKP di pemerintah pusat maupun daerah diharapkan juga akan membantu meningkatkan kelas UMKM menuju digital melalui pemanfaatan ekosistem QRIS.(*)
Reporter: Eggi Idriansyah
