batampos – Caleg DPD RI Dapil Kepri, Ria Saptarika membantah adanya praktik money politics saat ia berkunjung ke Kelurahan Selanak Raya, Belakang Padang. Ia mengaku pemberian amplop kepada masyarakat tersebut berupa tugasnya yang masih aktif sebagai anggota DPD RI.
“Jadi kegiatan itu adalah kegiatan MPR beberapa bulan sekali. Dalam kegiatan, ada amanah yang harus kita keluarkan, panitia, transportasi peserta, konsumsi. Tidak amanah kalau tidak kita serahkan ke masyarakat,” ujar Ria saat berkunjung ke Redaksi Batam Pos, Kamis (25/1) sore.
Ia menjelaskan kegiatan tersebut berupa aspirasi masyarakat daerah (asmada) dan sosialisasi empat pilar MPR RI. Kegiatan ini juga dilakukan seluruh anggota DPD RI dengan waktu yang hampir bersamaan.
Baca Juga:Â Warga Batam! Ada Relaksasi PBB Pada Triwulan Pertama dan Kedua
“Kegiatannya aspirasi masyarakat yang diatur MPR. Di akhirnya, berapa uang keluarkan, kita kwintasikan dan dilaporkan ke MPR sebagai pertanggungjawaban,” kata mantan Wakil Walikota Batam ini.
Ria menyayangkan adanya laporan praktik money politics tersebut. Padahal, kegiatan berlangsung terbuka dan di lokasi terdapat anggota Panwaslu.
“Ini menjadi kunci masalahnya bagi Panwaslu. Itu secara terbuka kita berikan, tidak ditutupi, kami sendiri memfoto, yang menerima uang itu di foto. Itu transparan, dan amplop itu ada stempel anggota DPD,” ungkapnya.
Ia juga membantah adanya kampanye dalam kegiatan tersebut. Untuk atribut di lokasi, kata Ria, pemasangan sudah dilakukan berbulan-bulan sebelum kegiatan berlangsung.
“Rumah acara itu rumah ayahnya staf saya, pendukung saya, juga sehingga memasang spanduk saya dan anak saya di depan warung. Di dalam warung ada spanduk resmi kita (kegiatan),” terangnya.
Baca Juga:Â Menunggak Pajak, Kejaksaan Ingatkan Wajib Pajak Bisa Digugat Perdata
Hingga saat ini, Ria mengaku belum menerima pemanggilan dari Gakumdu. Ia mengaku masih menunggu pemanggilan tersebut.
“Belum ada (pemanggilan), saya juga masih menunggu, biar semua clear. Karena menurut saya berita money politics sangat menyesatkan. Padahal itu kegiatan aspirasi masyarakat yang diatur MPR,” tutupnya. (*)
Reporter: Yofi Yuhendri
