Banyak Calon Peserta Didik Tidak Tertampung di Batam, Ini Solusi dari Disdik Kepri

batampos – Dinas Pendidikan Provinsi Kepri resmi menutup penerimaan PPDB untuk jenjang SMK negeri yang ada di Kepri. Ribuan anak tidak lolos seleksi dan tidak diterima di sekolah tujuan.

Kepala Disdik Kepri, Andi Agung mengatakan berdasarkan hasil PPDB memang tidak semua siswa yang mendaftar di SMK negeri diterima.

Hal ini karena tingginya minat ke sekolah negeri. Penerimaan siswa diakui tidak merata. Beberapa sekolah juga masih ada yang lowong, namun sekolah yang sudah memiliki kepopuleran sudah melebih kapasitas.

Baca Juga: SMK di Batam Hanya Tampung 5 Ribu Orang, Bisa Daftar di SMA Jika Tidak Lolos

“Memang dipastikan banyak yang tidak diterima, sebab sekolah SMK negeri juga terbatas kuota dan jumlahnya. Sehingga belum bisa tertampung semua,” ujarnya, Rabu (21/6).

Andi menjelaskan untuk calon peserta didik yang tidak lolos SMK negeri masih bisa memilih ke sekolah swasta. Selain itu jenjang SMA juga masih terbuka untuk mereka yang gagal diterima di SMK negeri.

“Masih bisa dan boleh daftar ke SMA, jika tidak diterima di SMK. Minat ke sekolah negeri ini cukup tinggi, jadi wajar saja banyak yang tidak tertampung. Jadi saya sarankan daftar ke jenjang SMA saja,” kata dia.

Terkait solusi calon peserta didik yang tidak tertampung ini, Andi mengungkapkan nanti akan dibahas terlebih dahulu bersama kepada sekolah.

Baca Juga: Banyak Peserta Didik Tidak Tertampung di SDN, Dinas Pendidikan Batam Lakukan Hal Ini

Pihaknya belum bisa mengambil solusi saati ni, sebab masih mengumpulkan finalisasi data dari sekolah yang masih ada kuota. Agar calon peserta didik ini bisa tetap bersekolah. Meskipun tidak pada sekolah tujuan awal mereka.

“Untuk siswa yang tidak tertampung ini, akan ada kebijakan kepala daerah seperti apa nantinya, kita tunggu saja,” ujarnya.

Pemerataan calon peserta didik menjadi solusi sementara ini. Meskipun beberapa sekolah sudah kelebihan seperti SMK 5 Batam, namun di sekolah lain SMK 8 masih lowong. Sehingga menurutnya, orangtua tidak memaksa ke sekolah tertentu. Agar anak-anak ini tetap bersekolah, solusi pemerataan akan diupayakan.

“Solusi sementara ini pemerataan. Untuk kebijakan akan diambil oleh kepala daerah,” tutupnya. (*)

Reporter: YULITAVIA