batampos – Hujan deras yang mengguyur Batam selama dua hari terakhir menyebabkan banjir parah di berbagai wilayah, khususnya di Batuaji dan Sagulung. Sejumlah ruas jalan utama dan permukiman warga terendam air, menimbulkan kekhawatiran dan protes dari masyarakat. Banjir yang semakin meluas ini diduga akibat maraknya proyek pematangan lahan yang menggunduli bukit dan menimbun lokasi resapan air.
Masyarakat menyoroti kebijakan pemerintah dalam memberikan izin proyek-proyek besar tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Sejumlah kawasan seperti Batuaji, Sagulung, dan Marina menjadi sorotan karena proyek pematangan lahan yang sedang berjalan diduga memperburuk kondisi lingkungan. Akibatnya, wilayah yang sebelumnya tidak terkena banjir kini ikut terdampak.
Di kawasan Marina, misalnya, proyek penimbunan lokasi resapan air tengah berlangsung masif. Bukit-bukit dibabat habis dan lahan rawa yang berfungsi sebagai resapan air ditimbun untuk pembangunan perumahan serta proyek wisata. Hal ini menyebabkan air hujan tidak memiliki jalur aliran yang memadai, sehingga langsung menggenangi permukiman warga.
Suhardi, tokoh masyarakat di Marina, mengungkapkan bahwa banjir di wilayahnya semakin parah. “Memang Marina ini sering banjir, tapi sekarang lebih parah dan semakin meluas. Jalur air sudah banyak yang ditutup untuk proyek perumahan dan pembangunan lain. Ditambah lagi dengan pasang air laut, situasi semakin buruk,” keluhnya.
Menanggapi persoalan ini, Lurah Tanjungriau, Syamsuddin, mengakui bahwa beberapa proyek pematangan lahan yang bermasalah telah dilaporkan ke dinas terkait untuk dievaluasi. Namun, masyarakat masih meragukan efektivitas langkah tersebut mengingat proyek-proyek tersebut tetap berjalan hingga kini.
Tak hanya di Marina, proyek pemotongan bukit dan penimbunan lahan juga marak di Batuaji dan Sagulung. Di wilayah Tanjung Uncang, misalnya, sejumlah bukit telah diratakan untuk mengambil material tanah yang kemudian digunakan dalam proyek reklamasi di Marina. Akibatnya, daerah yang sebelumnya tidak rawan banjir kini mulai tergenang saat hujan deras melanda.
Muklis, seorang tokoh masyarakat di Tanjung Uncang, menyayangkan kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu longgar dalam memberikan izin proyek. “Pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya. Jangan semua lahan dihabisi dan resapan air ditimbun. Kalau dibiarkan, Batam bisa tenggelam perlahan,” ujarnya.
Kawasan Bukit Daeng, yang selama ini disebut sebagai kawasan hutan lindung, juga mulai diratakan. Pepohonan ditebang, tanah dikeruk, dan proyek pematangan lahan terus berlangsung. Masyarakat khawatir bahwa penggundulan hutan ini akan menyebabkan bencana ekologis yang lebih besar di masa depan.
Selain permasalahan pematangan lahan, masyarakat juga menyoroti ketidakefektifan pembangunan drainase di Batam. “Percuma drainase dilebarkan kalau akhirnya pesisir pantai dan lokasi resapan air malah ditimbun. Ini hanya akan memperparah banjir ke depannya,” tegas Muklis.
Masyarakat mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Jika tidak ada langkah tegas, banjir di Batam diprediksi akan semakin parah dan merugikan banyak pihak, terutama warga yang tinggal di daerah rawan genangan. (*)
Reporter: Eusebius Sara